Kutai Timur – Pembangunan posko pelayanan di sejumlah kecamatan Kutai Timur mendapat sorotan dari DPRD, khususnya terkait minimnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. Anggota Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, menyebut kekurangan tenaga kerja menjadi salah satu hambatan utama di lapangan.
“Salah satu kendalanya di kecamatan itu, kalau kita bangun posko tadi, adalah untuk SDM-nya yang masih kurang,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, keberadaan posko sangat penting untuk mendekatkan layanan pemerintah ke masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Namun, tanpa personel yang memadai, posko berisiko menjadi bangunan kosong tanpa fungsi nyata.
Menanggapi hal tersebut, Komisi C berencana berkoordinasi langsung dengan Bupati Kutim guna mencari solusi terbaik. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah merekrut tenaga kerja melalui sistem alih daya (outsourcing).
“Nah, ini kita akan coba komunikasi dengan Bapak Bupati bagaimana kita mengambil karyawan yang sistem apa namanya? outsource tadi. Dan memang regulasinya ada untuk itu. Insyaallah kami segera akan menghadap ke Bupati,” jelasnya.
Ardiansyah menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh percepatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, namun tetap menekankan pentingnya kesiapan personel. Ia berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat mempercepat penyelesaian persoalan ini.
“Kami ingin posko ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, bukan hanya bangunan kosong,” tegasnya.
Diketahui, sejumlah kecamatan di Kutim masih menghadapi tantangan dari sisi ketersediaan SDM, terutama untuk layanan administrasi, kesehatan, dan kebencanaan. DPRD berharap solusi yang tepat dapat memastikan pelayanan publik menjangkau hingga pelosok desa.
Bagi DPRD Kutim, posko bukan sekadar bangunan—ia harus hidup lewat kehadiran orang-orang yang siap melayani. Tanpa SDM, pelayanan tak akan sampai. (ADV)
