Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mulai mengkaji persoalan reklamasi tambang untuk memastikan status dan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Kajian tersebut akan melibatkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonfirmasi persoalan reklamasi tersebut agar kebijakan maupun solusi yang diambil memiliki dasar yang jelas.
“Insya Allah kami juga sedang melakukan kajian. Harapannya bisa melalui Dinas LH. Yang paling pertama sebenarnya kita mau mengonfirmasi dulu bagaimana statusnya yang sebenarnya,” kata Pandi.
Menurutnya, persoalan reklamasi tambang perlu ditangani secara cermat dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlangsungan investasi di daerah.
Pandi menegaskan DPRD Kutim tetap mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif. Sebab, aktivitas investasi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap iklim investasi di Kutim terus kondusif karena semua yang mau berinvestasi tentu punya dampak ekonomi dan dampak yang baik buat masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut DPRD akan berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.
“Jadi kita akan cari jalan yang baik, solusinya seperti apa agar siapa pun yang bisa berinvestasi juga merasa nyaman dan aman. Tentu juga dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai landasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemulihan lahan bekas tambang. (ADV)







