Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Rahmadani, menyatakan bahwa progres rehabilitasi gedung dan pembangunan ruang kelas baru dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai menunjukkan capaian, namun pemerintah tidak boleh berpuas diri.
Rahmadhani menegaskan bahwa keberhasilan sektor pendidikan tidak cukup diukur dari megahnya bangunan fisik, melainkan dari sejauh mana beban biaya pendidikan masyarakat di tingkat tapak benar-benar terbantu.
Pemenuhan alokasi wajib (mandatory spending) anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diingatkan agar tidak sekadar terserap pada proyek pembangunan fisik semata.
Kalangan legislatif meminta pemerintah daerah memastikan anggaran tersebut benar-benar menjamin ketersediaan perlengkapan belajar siswa hingga ke pelosok, terutama di tengah tekanan efisiensi anggaran daerah.
“Kalau kita melihat sektor pendidikan, alhamdulillah targetnya mulai tercapai. Pembenahan sekolah terus berjalan, mulai dari SD, SMP, sampai PAUD,” ujar Rahmadhani.
Kendati demikian, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut memberikan catatan kritis agar pemerintah daerah konsisten mengawal realisasi program bantuan penunjang peserta didik yang telah dijanjikan dalam 50 program unggulan kepala daerah. Mulai dari pengadaan seragam sekolah gratis, buku pelajaran, hingga fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar wajib dipastikan merata dan tepat waktu.
“Jadi, pendidikan itu bukan semata-mata soal bangunan, tetapi juga bagaimana fasilitas pendukungnya tersedia,” tegas Rahmadani.
Di tengah situasi penyesuaian fiskal daerah, ia mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pendidikan untuk menjaga konsistensi anggaran perlindungan sosial pendidikan tersebut agar tidak terpangkas atau tertunda distribusinya.
Pasalnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pedalaman, ketersediaan perlengkapan dasar siswa merupakan faktor penentu keberlangsungan sekolah anak-anak mereka.
“Walaupun kondisi anggaran daerah sedang seperti ini, pemerintah harus tetap mengupayakan anggaran untuk seragam, fasilitas belajar, dan buku tetap tersedia,” tuturnya.
DPRD Kutim menegaskan akan terus mengawal ketat efektivitas penggunaan porsi anggaran 20 persen APBD tersebut agar tidak terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermuara pada peningkatan mutu sumber daya manusia di Kutai Timur.
“Pembangunan ruang kelas baru juga menjadi bagian dari progres tersebut,” ujar Rahmadani,” pungkas Rahmadani. (ADV)







