SANGATTA – Suara celetukan dan ide khas anak-anak kini mulai terdengar di ruang-ruang pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Tak sekadar menjadi objek pembangunan, anak-anak mulai dilibatkan secara langsung dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada hidup mereka.
Pemkab Kutim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembangunan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hak-hak anak, termasuk hak untuk didengar pendapatnya, dapat terpenuhi tanpa perantara.
Kepala DPPPA Kutai Timur, Idham Cholid, menekankan anak-anak adalah subjek pembangunan. “Hak-hak anak itu pendidikan, kesehatan, untuk mengakses pembangunan, bersuara berpendapat,” ujar Idham. Menurutnya, keterlibatan anak dalam proses pembangunan bukanlah sekadar formalitas, tetapi hak dasar yang harus dijamin.
Salah satu strategi konkret yang dijalankan adalah melibatkan anak-anak dalam setiap tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan mekanisme ini, anak-anak dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya langsung kepada pemangku kebijakan.
“Seharusnya anak-anak diikutsertakan dalam musrenbang dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten agar mereka bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka kepada pemerintah,” jelas Idham.
Ia menambahkan, mekanisme partisipasi langsung ini mengurangi jarak antara anak dan pengambil keputusan, sehingga aspirasi mereka tidak terdistorsi dan menjadi pertimbangan nyata dalam perencanaan anggaran dan program pemerintah. “Biar tidak lewat perantara, biar mereka bisa juga langsung menyampaikan pendapatnya dari kepala desa, pak camat, sampai bupati,” pungkasnya.
Inisiatif ini diharapkan membentuk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik anak. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi Kutim untuk menjadi Kabupaten Layak Anak, yang tidak hanya memenuhi hak dasar anak, tetapi juga menghargai suara dan pandangan generasi mudanya. (ADV)
