Sangatta – Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2027 diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp1 triliun akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan, proyeksi awal anggaran yang sebelumnya berada pada kisaran Rp6,1 triliun hingga Rp6,7 triliun kini diperkirakan terkoreksi menjadi sekitar Rp5 triliun.
Penyesuaian tersebut terutama dipengaruhi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru.
“PMK terkait DBH kemarin turun dari sekitar Rp4 triliun lebih menjadi Rp3,6 triliun. Otomatis proyeksi anggaran kita ikut menurun karena kepastian penyaluran finansial dari pusat yang berkurang,” kata Jimmi.
Meski demikian, Jimmi memastikan penurunan proyeksi pendapatan daerah tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan proyek strategis yang menggunakan skema tahun jamak atau multiyears.
Menurut dia, anggaran untuk proyek-proyek tersebut telah ditetapkan melalui kesepakatan sebelumnya sehingga pelaksanaannya tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kalau untuk proyek multiyears tidak terhambat, karena peruntukannya sudah kita kunci dan ketuk melalui nota kesepahaman (MoU) sebelumnya,” tegasnya.
Di sisi lain, pembahasan APBD 2027 untuk sementara mengalami penundaan karena dokumen dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih dalam proses sinkronisasi di Samarinda.
Jimmi menjelaskan, dokumen tersebut belum sepenuhnya rampung sehingga pembahasan bersama DPRD belum dapat dilanjutkan sesuai rencana.
“Kami masih menunggu hasil sinkronisasi sebagai dasar untuk melanjutkan pembahasan anggaran tahun mendatang,” pungkasnya.
Koreksi proyeksi pendapatan tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027, terutama untuk memastikan program pembangunan dan kebutuhan prioritas daerah tetap dapat terakomodasi di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. (ADV)







