Sangatta – Ancaman penyusutan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun anggaran 2027 mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, Sayid Anjas, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk segera mengambil langkah efisiensi ketat serta menata ulang struktur belanja daerah agar tetap proporsional dengan proyeksi kapasitas fiskal yang tersedia.
Dia mengatakan menyusutnya proyeksi pendapatan daerah menuntut kecermatan ekstra dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyaring setiap usulan program.
Pemkab Kutim menurutnya tidak lagi memiliki ruang fiskal yang longgar untuk membiayai kegiatan bersifat seremonial atau non-prioritas, sehingga penyusunan anggaran wajib berpijak pada skala kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.
“Kalau APBD turun, pemerintah harus melakukan efisiensi dan melihat kembali kegiatan mana yang benar-benar menjadi prioritas,” tegas Sayid Anjas.
Ia menguraikan, dalam struktur keuangan daerah terdapat komponen belanja mengikat atau wajib seperti pembayaran gaji pokok aparatur sipil negara yang tidak dapat dipangkas begitu saja.
Akibatnya, tekanan penyesuaian anggaran harus diarahkan pada pos-pos belanja operasional maupun program kegiatan lainnya yang dinilai kurang efektif.
“Kalau memang ada pos belanja yang tidak efisien, pemerintah harus segera mengevaluasinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Sejalan dengan penyempitan ruang fiskal tersebut, Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengingatkan Pemkab Kutim untuk mengerem rencana penambahan tenaga kerja baru, baik melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun perekrutan tenaga alih daya (outsourcing).
Langkah moratorium sementara ini dinilai realistis agar beban belanja pegawai tidak semakin membengkak di tengah tren penurunan pendapatan daerah.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, saya rasa untuk menambah tenaga kerja baru akan sangat sulit,” ungkapnya.
Tidak hanya soal rekrutmen baru, Anjas juga menyoroti potensi penyesuaian terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) apabila kontraksi anggaran benar-benar terjadi pada 2027.
Kebijakan pemberian tunjangan tersebut mau tidak mau harus dikalkulasi ulang agar tidak memicu defisit kas daerah.
Kendati mendorong efisiensi menyeluruh, Politisi Partai Golkar tersebut memberikan catatan khusus terkait nasib tenaga kerja outsourcing yang sudah bekerja saat ini.
Ia meminta pemerintah daerah tidak mengambil jalan pintas dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, mengingat kebijakan tersebut bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat lokal.
“Kalau hanya dilakukan penyesuaian atau pengurangan porsi tertentu mungkin masih bisa dievaluasi, tetapi kalau sampai dihilangkan total tentu akan memicu persoalan sosial baru,” pungkasnya. (ADV)







