Sangatta – Potensi ekonomi dari sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau Galian C di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai belum tergarap maksimal. Padahal, tingginya kebutuhan material konstruksi seperti batu koral berpeluang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan optimalisasi potensi tersebut masih terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak leluasa mengelola sumber pendapatan dari sektor yang aktivitas ekonominya berlangsung di wilayah Kutim.
Ia menyebutkan, PAD Kutim saat ini masih berada di bawah Rp500 miliar. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Kalau bicara kemandirian fiskal, PAD kita masih sangat tipis, baru di bawah Rp500 miliar. Kewenangan formal kita sangat terbatas,” ujar Jimmi di Kantor DPRD Kutim, belum lama ini.
Menurutnya, dari 19 komponen perizinan operasional Galian C, pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan pada penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Selebihnya, proses perizinan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Akibatnya, ruang pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas usaha tersebut menjadi terbatas.
“Ketika kita ingin mendorong potensi dari sektor Galian C, perizinannya justru terintegrasi dan ditarik ke pemerintah provinsi serta pemerintah pusat melalui sistem OSS,” ujarnya.
Jimmi menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sebab, potensi penjualan batu koral dan material bangunan di Kutim cukup besar, tetapi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
Ia membandingkan dengan sektor batu bara yang memiliki mekanisme pembagian dana hasil royalti secara jelas kepada daerah penghasil maupun daerah lainnya.
Karena itu, menurut Jimmi, diperlukan dukungan regulasi yang memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah agar potensi sumber daya lokal dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kutim. (ADV)







