Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan turun langsung ke sejumlah perusahaan untuk memastikan fakta terkait persoalan hubungan industrial, mulai dari pemberhentian pekerja hingga penerapan sistem kontrak kerja.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim, Mulyana, mengatakan peninjauan lapangan diperlukan agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berdasarkan laporan masing-masing pihak, tetapi juga didukung fakta dan bukti di lapangan.
“Kami tidak ingin hanya mendengar laporan. DPRD akan turun langsung ke perusahaan untuk melihat dan memastikan fakta di lapangan. Setelah itu, baru kami tindaklanjuti berdasarkan aturan,” ujar Mulyana.
Dia mengatakan perwakilan pekerja menyampaikan sejumlah keberatan, di antaranya penerapan Peraturan Perusahaan, sistem kontrak borongan, pelaksanaan nota pengawasan Disnaker Provinsi Kalimantan Timur, hingga pemberhentian pekerja di PT Bagong Dekaka Makmur.
Sementara itu, pihak perusahaan memberikan penjelasan mengenai penyusunan aturan internal serta alasan pemberhentian pekerja yang disebut berkaitan dengan pelanggaran ketentuan perusahaan.
Mulyana menegaskan, DPRD tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh keterangan dan bukti diperiksa. Setiap persoalan harus diselesaikan secara objektif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan diselesaikan secara adil dan sesuai aturan. Kami ingin fakta diperiksa dan hak serta kewajiban kedua pihak dihormati,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan II tersebut.
Ia menambahkan, pengawasan DPRD diperlukan untuk memastikan perlindungan hak pekerja tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian usaha dan kewenangan perusahaan dalam menerapkan aturan kerja.
Melalui peninjauan langsung tersebut, DPRD berharap persoalan hubungan industrial di Kutim dapat ditangani berdasarkan kondisi sebenarnya sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.







