Sangatta – Ancaman penyusutan kapasitas fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2027 tidak hanya berdampak pada tertundanya pembangunan fisik semata.
Kalangan legislatif memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur akan memicu efek domino yang memukul telak perputaran roda perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Sayid Anjas, mengungkapkan bahwa kontraksi anggaran berisiko menekan volume proyek publik secara drastis.
“Dampaknya pasti ada. Ketika APBD turun, pembangunan juga harus menyesuaikan,” jelas Sayid Anjas.
Ia menerangkan, jika target pembangunan fisik seperti program semenisasi jalan yang biasanya mampu mencapai kisaran 1.000 kilometer terpaksa disesuaikan dan menyusut hingga 20-30 persen.
“Kalau sebelumnya semenisasi bisa mencapai sekitar 1.000 kilometer, dengan kondisi anggaran seperti sekarang jumlahnya berpotensi hanya sekitar 600 sampai 800 kilometer,” terangnya.
Kendati penyesuaian tersebut tak terhindarkan demi menjaga keseimbangan kemampuan keuangan daerah, Anjas mengingatkan pemerintah agar turut memperhitungkan dampak sosial-ekonomi yang menyertainya. Menurutnya selama ini geliat ekonomi lokal di Kutim khususnya sektor informal, perdagangan kecil, hingga penyedia jasa penunjang sangat bergantung pada likuiditas yang bersumber dari proyek-proyek pembangunan pemerintah.
Ia menegaskan, lesunya aktivitas proyek fisik daerah akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui melemahnya daya beli serta berkurangnya kesempatan kerja harian yang biasa diserap dari kegiatan konstruksi lokal. Oleh karena itu, Pemkab Kutim dituntut lebih jeli dalam mengkalkulasi dampak turunan dari setiap kebijakan penghematan anggaran yang diambil.
“Kalau kegiatan pembangunan berkurang, tentu masyarakat juga ikut merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Menghadapi tantangan fiskal tersebut, Anjas mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun komposisi APBD 2027 secara cermat dan realistis. Skala prioritas wajib diarahkan pada program-program yang tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga memberikan efek multiplier langsung terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat dan mobilitas warga.
Ia berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan komposisi anggaran yang realistis, sehingga program prioritas tetap dapat berjalan meskipun ruang fiskal daerah terus menipis.
” Jadi pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia,” pungkasnya. (ADV)







