SANGATTA — Selama ini kualitas hidup masyarakat hanya sekedar soa angka yang tercatat dalam data statistik. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak mau begitu. Pemkab Kutim mengupayakan cara agar kualitas hidup masyarakat tak hanya tercatat di angka, tapi juga menyentuh ruang-ruang yang paling kecil seperti di dapur, di sekolah, dan di ruang keluarga. L Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) membuat terobosan dengan menyatukan pendekatan KB dan kesehatan reproduksi yang dirancang lebih menyatu dan lebih menyeluruh.
Program ini bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN). Targetnya jelas: menurunkan angka unmet need—kebutuhan KB yang belum terpenuhi—dan memperluas layanan kesehatan reproduksi yang adil dan setara. Terutama bagi warga di wilayah 3T: tertinggal, terluar, dan perbatasan. Termasuk kawasan transmigrasi yang sering luput dari sorotan.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, menyampaikan bahwa pemerataan akses KB adalah bagian dari keadilan sosial.
“Melalui program KBKR wilayah khusus ini, kita ingin memastikan setiap warga, termasuk yang tinggal di daerah 3T, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan KB yang layak,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program ini tak boleh berhenti di atas kertas dan formalitas menggugurkan kewajiban semata.
“Kalau semua pihak terlibat aktif, kita bisa turunkan unmet need, tingkatkan kualitas layanan, dan bangun kesadaran masyarakat soal pentingnya perencanaan keluarga. Ini bagian dari visi Kutim yang tangguh dan berdaya saing,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata, DPPPKB menargetkan 100 akseptor baru untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Program ini dijalankan beriringan dengan upaya menurunkan angka stunting. Karena gizi dan kesehatan reproduksi, kalau dipisah-pisah, hasilnya tak akan maksimal.
Dalam kegiatan itu juga diserahkan bantuan untuk 12 keluarga berisiko stunting. Kolaborasi antara BKKBN Provinsi Kaltim, DPPKB Kutim, dan PT Pama Persada Nusantara. Ada juga penyerahan alat kesehatan—implant kit dan IUD kit—untuk RSU Medika Utama Sangatta, agar layanan KB di daerah makin kuat.
Langkah ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hal muluk. Bisa dilakukan, asal mau duduk bareng dan kerja bareng. KBKR bukan cuma soal angka penduduk, tapi soal membangun keluarga yang sadar, berencana, dan berdaya.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan bangsa tanpa memulai dari keluarga,” Rizali menambahkan.
“Setiap upaya kecil dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi adalah investasi besar bagi masa depan,” tutupnya.
Dengan pendekatan berbasis data dan semangat kolaboratif, Kutim membuktikan bahwa kesejahteraan bisa dibangun dari unit sosial terkecil yaitu keluarga itu sendiri.(ADV/ProkopimKutim/K)
