SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperketat barisan pertahanan digital di internal birokrasi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) menggelar Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, belum lama ini.
Agenda ini menjadi bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan, sejalan dengan visi daerah menuju Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di tengah percepatan transformasi digital.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, mengingatkan bahwa manfaat teknologi bagi efisiensi pelayanan publik datang beriringan dengan risiko baru. Pencurian data, pembajakan akun, serangan phishing, hingga penyebaran malware, kata dia, kini mengintai institusi pemerintah.
“Kerawanan itu bukan hanya soal sistem yang lemah, tapi juga perilaku penggunanya. ASN yang lalai bisa menjadi pintu masuk serangan siber,” ujar Ronny.
Ia menekankan pentingnya prinsip “cyber hygiene” atau kebersihan digital dalam aktivitas harian aparatur. Mulai dari kebiasaan mengganti kata sandi secara berkala, menggunakan kombinasi yang kuat, hingga tidak gegabah mengklik tautan mencurigakan. Praktik sederhana itu, jika dilakukan konsisten, dinilai mampu memperkuat tameng siber di lingkungan Pemkab Kutim.
Ronny juga mengingatkan ASN memegang mandat moral untuk menjaga data pribadi warga yang tersimpan di sistem pemerintah. Karena itu, sosialisasi ini disebutnya bukan sekadar acara seremonial, melainkan investasi jangka panjang membangun budaya keamanan informasi.
Setiap peserta diproyeksikan menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing, menyebarkan kesadaran dan disiplin digital. Dengan komitmen kolektif, Pemkab Kutim berharap dapat membangun ekosistem kerja yang aman, bersih, dan tangguh, sekaligus mengokohkan kepercayaan publik terhadap layanan berbasis digital. (ADV/ProkopimKutim/K)
