
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan (DTPHP) aktif mendampingi petani dalam memenuhi persyaratan administratif agar program bantuan pupuk pemerintah pusat tepat sasaran.
Kepala Dinas TPHP Kutai Timur, Dyah Ratnamingrum, menegaskan, bantuan pupuk bersubsidi memiliki sejumlah syarat khusus. “Pemerintah itu menggelontorkan yang namanya pupuk subsidi. Namun, pupuk subsidi ini memang tidak bisa diakses oleh semua petani, ada syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi,” ujarnya.
Dyah menambahkan, kebijakan ini dirancang untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Program ini menyasar petani yang secara reguler mengelola lahan dan tercatat dalam sistem data resmi. Dengan begitu, risiko penyimpangan seperti pengalihan pupuk ke pasar gelap atau penimbunan dapat diminimalisir.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengambil tanggung jawab moral untuk memudahkan pemenuhan persyaratan. Pendampingan administratif, sosialisasi di seluruh kecamatan, dan pendataan ulang petani menjadi bagian dari upaya ini.
Di sisi lain, petani diimbau untuk aktif berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, memastikan keanggotaan dalam kelompok tani, memiliki Kartu Tani, dan mengajukan alokasi kebutuhan melalui sistem resmi.
“Pemberlakuan syarat ini bukan untuk mempersulit, melainkan menciptakan tata kelola distribusi pupuk yang tertib, adil, dan berkelanjutan,” jelas Dyah.
Dengan dukungan dan pemahaman yang tepat, program pupuk bersubsidi di Kutim diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani. (ADV)







