Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah membentuk satuan kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyatukan data kesejahteraan sosial, mulai dari kemiskinan, anak putus sekolah hingga stunting.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, mengatakan penyatuan data diperlukan agar seluruh program bantuan dan kebijakan sosial pemerintah memiliki acuan yang sama serta tepat sasaran.
Hingga kini belum tersedia satu basis data terpadu yang menjadi rujukan bersama seluruh OPD dalam menjalankan program kesejahteraan masyarakat.
Persoalan tersebut juga menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini adalah hal yang sangat fundamental. Kami tanyakan kepada pimpinan OPD, siapa yang memegang satu data untuk penyelesaian program sosial kita di Kutim,” ujar Akbar.
Ia menjelaskan, data yang perlu diintegrasikan mencakup masyarakat fakir miskin, anak dari keluarga kurang mampu yang tidak bersekolah atau putus sekolah, hingga warga yang masuk kategori stunting.
Permasalahan yang harus kita selesaikan adalah data orang fakir, data orang miskin, anak kurang mampu yang tidak bersekolah atau putus sekolah, serta data masyarakat yang masuk dalam kategori stunting.
“Menurut kami, semua itu harus berada dalam satu data,” tegasnya.
Akbar menilai, penyatuan data tidak bisa hanya ditangani satu perangkat daerah karena persoalan kesejahteraan sosial berkaitan dengan berbagai sektor.
Karena itu, dia mengusulkan pembentukan tim lintas OPD yang melibatkan Dinas Sosial, Disdukcapil, DP3A, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Sekretariat Kabupaten Kutim, serta Baznas.
Pendataan diusulkan dimulai dari tingkat RT, desa, kecamatan hingga kabupaten untuk memastikan informasi penerima manfaat sesuai kondisi faktual di lapangan.
“Bisa kita mulai dengan pendataan yang objektif dari RT, pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” katanya.
Pansus berharap rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Selain meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, pembenahan basis data juga diharapkan menjadi bagian dari penyempurnaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih program sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh akses bantuan sesuai kriteria. (ADV)







