Sangatta – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menempatkan sektor kesehatan dan pelayanan kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, pemerintah diminta lebih selektif dalam menyaring pos belanja dan memastikan anggaran tidak terserap untuk kegiatan yang kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Novel secara khusus juga telah meminta Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memiliki komitmen politik anggaran yang berpihak pada keselamatan warga. Menurutnya, struktur APBD 2027 wajib diselaraskan dengan arah kebijakan nasional yang memprioritaskan pelayanan dasar di bidang kesehatan.
“APBD 2027 itu harus difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat,” kata Novel
Dalam kesempatan tersebut, ia melontarkan kritik tajam terkait minimnya perhatian anggaran terhadap dua lembaga vital di sektor kesehatan dan kemanusiaan, yakni Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, operasional kedua lembaga tersebut justru terancam lumpuh akibat ketiadaan dukungan dana yang memadai dari pemerintah daerah.
“Saya dengar Komisi Penanggulangan AIDS itu tidak punya dukungan anggaran yang layak, begitu juga PMI,” ungkap Novel.
Ia mengingatkan bahwa pengabaian terhadap lembaga seperti PMI memiliki konsekuensi fatal bagi sistem pelayanan medis di rumah sakit. Ketersediaan stok darah yang dikelola PMI merupakan penentu keselamatan nyawa pasien, terutama bagi warga yang harus menjalani tindakan operasi darurat.
Tidak hanya soal anggaran operasional, Novel juga menyoroti ketiadaan infrastruktur kelembagaan yang layak bagi PMI Kutim. Hingga saat ini, lembaga kemanusiaan tersebut belum memiliki gedung sekretariat maupun unit markas mandiri dan masih berstatus menumpang di fasilitas pihak lain.
Oleh karena itu, Novel menegaskan agar Pemkab Kutim tidak membawa tarik-menarik kepentingan politik ke dalam urusan kesehatan dan keselamatan warga. Pelayanan kemanusiaan harus berdiri di atas semua golongan demi menjamin hak dasar seluruh masyarakat Kutim tanpa terkecuali.
“Jadi harus fokus, terutama program yang langsung menyentuh masalah kesehatan dan kemanusiaan,” tegas Novel. (ADV)







