SANGATTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) tengah merancang model pendampingan baru bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai respons terhadap pembatasan anggaran daerah pada 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran membuat pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang sebelumnya dilakukan secara masif kini nyaris dihentikan. “Terus terang tidak bisa dipungkiri. Jadi ada sebagian yang tidak bisa diadakan. Hampir tidak ada sekarang,” ungkap Nora Ramadhani, Kepala Disperindag Kutim, saat dikonfirmasi.
Kondisi ini mendorong Disperindag untuk menciptakan model pendampingan alternatif yang lebih efektif dan efisien. Pelatihan besar diganti dengan program pendampingan berskala lebih kecil namun lebih fokus, termasuk sesi konsultasi langsung dengan mentor, workshop praktis, maupun pembinaan melalui platform digital. Strategi ini memungkinkan pengusaha tetap memperoleh ilmu, teknik, dan strategi bisnis yang dibutuhkan, meskipun sumber daya terbatas.
“Kami tetap berkomitmen mendampingi kawan-kawan IKM meski dengan keterbatasan sumber daya. Tujuannya sama, memastikan usaha-usaha IKM terus berkembang dan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional,” tambah Nora.
Para pelaku IKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian kerakyatan Kutim, diharapkan tetap mendapatkan akses pembinaan yang tepat sasaran melalui inovasi pendampingan ini. Disperindag menilai, meskipun metode berubah, kualitas dan dampak pendampingan dapat tetap terjaga selama pendekatan dilakukan secara kreatif dan strategis.
Pemerintah Kutim bertekad memastikan sektor IKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, sambil mendorong inovasi, kreativitas, dan ketahanan usaha di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Langkah ini juga sejalan dengan tren transformasi digital di sektor ekonomi kreatif, di mana efisiensi dan inovasi menjadi kunci bagi keberlanjutan usaha mikro dan kecil. (ADV)
