SANGATTA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur menunjukkan sikap profesional dengan sepenuhnya menghormati mekanisme bisnis ke bisnis (B to B) yang telah diterapkan oleh para perajin batik lokal dalam proses pengadaan bahan baku. Meski demikian, sebagai bentuk pendampingan, pihaknya aktif memberikan edukasi dan saran konstruktif mengenai pemilihan material yang tepat dan sesuai dengan kondisi iklim setempat, guna meningkatkan kenyamanan dan daya terima produk di pasar.
Kepala Disperindag Kutai Timur, Nora Ramadani, menegaskan bahwa hubungan suplai dan pemilihan bahan baku merupakan ranah otonomi para pelaku usaha yang berjalan secara mandiri. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam mekanisme ini.
“Kalau bahan baku biasanya karena mereka sifatnya Be to Be (bisnis to bisnis) ya, mereka kalau misalkan pembatik bahan bakunya lebih kepada mereka sendiri,” ujarnya.
Namun, di kesempatan yang sama, Nora mengungkapkan bahwa dalam interaksinya dengan para perajin, pihaknya terus mengedukasi dan memberikan pertimbangan-pertimbangan praktis. Saran ini terutama berkaitan dengan pemilihan jenis kain yang nyaman digunakan konsumen di daerah beriklim tropis seperti Kutim, sebagai nilai tambah bagi produk batik.
“Tapi kita selalu sarankan bahan baku yang misalkan nyaman untuk dipakai karena Kutai Timur beriklim tropis, jadi jangan yang bahannya panas,” jelasnya.
Nora selanjutnya menekankan bahwa saran yang diberikan oleh Disperindag tersebut bersifat tidak memaksa dan hanya sebagai rekomendasi. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan otonomi usaha yang dianut oleh para perajin batik yang berstatus sebagai usaha swasta murni.
“Tapi lebih kepada hanya saran saja, pemilihannya tetap di mereka, karena sistemnya mereka swasta murni,” pungkasnya.
Upaya memberikan saran teknis ini merupakan bagian integral dari pendampingan Disperindag untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai jual produk batik khas Kutai Timur. Pendekatan ini dilakukan dengan keseimbangan yang tepat, di satu sisi ingin mendorong peningkatan kualitas produk, tetapi di sisi lain tetap menjunjung tinggi etika bisnis dan otonomi dunia usaha dalam menentukan seluruh rantai pasokannya secara mandiri. (ADV)
