Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendesak pemerintah daerah segera memberikan kepastian penyelesaian utang kepada masyarakat dan pihak ketiga yang hingga kini belum terealisasi. DPRD meminta pemerintah menjelaskan mekanisme serta jadwal pembayaran agar kewajiban tersebut tidak terus tertunda.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, mengatakan DPRD membutuhkan penjelasan konkret terkait penyelesaian kewajiban pemerintah daerah. Hal itu menjadi salah satu poin utama yang ingin dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Yang pertama ingin kami sampaikan adalah memperjelas bagaimana pembayaran utang, karena itu yang ditunggu masyarakat,” ujarnya, di Sangatta, beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, batalnya rapat Badan Anggaran (Banggar) akibat ketidakhadiran TAPD kembali menghambat upaya DPRD mendapatkan penjelasan. Padahal, persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat dan pihak ketiga yang telah menunggu realisasi pembayaran.
“Ini bukan soal kami di DPRD, tetapi soal uang masyarakat yang mengendap di pemerintah. Itu yang harus segera dibayarkan. Sampai hari ini belum ada jawaban yang bisa memberikan kejelasan,” katanya.
Pandi menegaskan, DPRD tidak sedang mempersoalkan kebijakan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta transparansi mengenai penyelesaian kewajiban tersebut.
Menurutnya, kepastian pembayaran sangat penting agar masyarakat maupun pelaku usaha yang menjadi pihak ketiga dapat mengetahui kapan hak mereka akan diterima. Keterlambatan pembayaran juga berpotensi memengaruhi kondisi keuangan masyarakat dan keberlangsungan usaha.
“Pada prinsipnya kami bukan sedang mempersoalkan kebijakan pemerintah. Kami hanya membutuhkan kejelasan karena masyarakat sedang menunggu. Kondisi ekonomi juga sedang sulit, semua orang membutuhkan uang, tetapi pemerintah terlalu lambat merealisasikan hak masyarakat,” tegasnya.
DPRD berharap TAPD segera memberikan penjelasan dan membuka ruang pembahasan bersama Banggar sehingga penyelesaian utang memiliki kepastian waktu.







