Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di daerah sebagai upaya mendukung swasembada pangan sekaligus mengantisipasi risiko banjir.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, Bahcok Riandi, mengatakan pembangunan infrastruktur sumber daya air membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan wilayah.
Menurutnya, keberadaan bendungan dan irigasi tidak hanya berperan dalam menunjang produktivitas pertanian, tetapi juga menjaga ketersediaan air, mengendalikan banjir, serta mendukung konservasi sumber daya air.
“Swasembada pangan bukan mimpi, tetapi daerah juga bukan kunci. Kolaborasi adalah inti untuk mewujudkan visi bersama,” ujar Bahcok.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi C DPRD Kutim ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pertemuan itu, pihaknya menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur pengairan di wilayah Kutim.
Bahcok menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan mengingat pembangunan bendungan dan jaringan irigasi membutuhkan perencanaan serta pembiayaan yang terintegrasi. Karena itu, usulan daerah diharapkan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur nasional.
Selain mendukung sektor pertanian, infrastruktur pengairan juga dinilai penting bagi masyarakat di wilayah rawan banjir. Pengelolaan air yang terencana dapat membantu mengurangi risiko genangan sekaligus menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian sepanjang tahun.
Komisi C DPRD Kutim, lanjut Bahcok, akan terus mengawal koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan infrastruktur air di daerah mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Ia berharap sinergi pusat dan daerah dapat menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, melindungi kawasan pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan warga Kutai Timur. (ADV)







