Sangatta – Hasil penjaringan aspirasi masyarakat (reses) yang dilakukan oleh Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, di wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, mengungkap sejumlah persoalan krusial yang selama ini dikeluhkan warga.
Di balik tingginya harapan masyarakat terhadap sektor pertanian dan perkebunan, isu kualitas infrastruktur jalan desa yang buruk dan cepat rusak menjadi sorotan tajam.
Berdasarkan temuan di lapangan, Yan Ipui mengatakan bahwa kebutuhan warga terhadap ketersediaan bibit serta pengembangan sektor perkebunan masih menjadi prioritas utama untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan. Namun, geliat produktivitas petani tersebut kerap terhambat oleh buruknya aksesibilitas akibat infrastruktur jalan yang tidak berumur panjang.
Yan Ipui membeberkan, banyak ruas jalan di perkampungan yang baru saja dibangun ternyata sudah mengalami kerusakan parah meskipun masa penggunaannya belum lama. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat, mengingat proyek infrastruktur tersebut menggunakan uang rakyat tetapi minim pengawasan mutu.
Akibat rendahnya daya tahan fisik jalan tersebut, warga di daerah pemilihan (dapil) nya itu bahkan terpaksa mengajukan permohonan khusus agar ruas-ruas jalan yang sudah ada bisa dilapisi ulang dengan pengaspalan yang lebih kokoh.
“Mereka usul, boleh tidak jalan yang sudah ada itu diaspal di atasnya,” ujar Yan Ipui.
Persoalan ini menurutnya tak sejalan dengan komitmen pemeliharaan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutim. Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan yang asal jadi tidak hanya membuang-buang anggaran daerah, tetapi juga menyiksa aktivitas ekonomi petani yang mengandalkan jalur tersebut untuk mendistribusikan hasil panen pertanian dan perkebunan mereka keluar daerah.
Meski demikian, Legislator Partai Gerindra ini menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan kritik pedas masyarakat tersebut telah dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan resmi.
Selanjutnya, daftar usulan itu akan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melalui tahap seleksi dan penilaian kelayakan anggaran.
Kendati demikian, mekanisme birokrasi di Bappeda kerap menjadi tembok pembatas bagi realisasi kebutuhan riil warga. Pasalnya, usulan yang masuk tidak serta-merta disetujui, melainkan bisa ditangguhkan, dikembalikan untuk direvisi, bahkan ditolak dengan alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap dengan adanya kritik terhadap lemahnya kualitas infrastruktur jalan ini dapat menjadi alarm keras bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemkab Kutim. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar kuantitas proyek pembangunan fisik di pedalaman semata, melainkan wajib memperketat pengawasan terhadap kontraktor pelaksana agar anggaran daerah benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama bagi kesejahteraan warga Muara Wahau dan Kongbeng.
“Kami hanya menginput semua usulan masyarakat. Setelah terinput, nanti kami serahkan ke Bappeda untuk diseleksi,” terangnya. (ADV)







