Sangatta – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim) kembali dihadapkan pada tantangan baru dalam pengelolaan jaringan internet publik. Selain persoalan blank spot di beberapa wilayah, kini muncul permasalahan penggunaan internet yang tidak tepat sasaran—kuota cepat habis karena dipakai warga untuk hiburan.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, mengatakan pihaknya tengah menata ulang sistem penggunaan internet publik agar lebih efisien. Menurutnya, meski jaringan sudah mulai terpasang di sejumlah fasilitas umum, pemanfaatannya belum seluruhnya sesuai tujuan awal. “Kadang malam dipakai nonton YouTube, besoknya koneksi jadi lemot. Padahal yang utama kan untuk administrasi dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Untuk menekan penggunaan berlebihan, Diskominfo sedang menyiapkan skema baru pengaturan internet, apakah berbasis kuota atau kecepatan, agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kebutuhan hiburan.
Ronny juga menjelaskan, saat ini pemerintah fokus pada titik-titik prioritas seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan unit pelaksana teknis (UPT). Langkah ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan, di tengah keterbatasan infrastruktur jaringan. “Makanya kita fokus dulu pada titik-titik prioritas. Tujuannya agar layanan administrasi dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” lanjutnya.
Selain faktor teknis, Ronny menyebut tantangan terbesar masih pada keterbatasan anggaran. Pemerataan jaringan internet di seluruh Kutim memerlukan biaya yang sangat besar, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas.
“Kalau bicara kebutuhan, bisa sampai ratusan miliar bahkan triliunan. Maka kita realistis, bagaimana anggaran yang minimalis bisa menghasilkan capaian maksimal,” terangnya.
Untuk mempercepat perluasan jaringan, Diskominfo Kutim juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, termasuk perusahaan dan penyedia layanan internet. Salah satu gagasannya ialah pemasangan penguat sinyal di kawasan pasar dan pusat keramaian agar manfaat internet publik bisa dirasakan masyarakat luas.
“Provinsi bisa membantu titik-titik di area publik, sementara kami fokus pada sarana administrasi di tingkat desa. Intinya, semua bergerak bersama,” tutup Ronny. (ADV)
