Kutai Timur — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, mendorong pemerintah daerah segera mengaktifkan Forum Tata Ruang dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai bagian dari proses diskusi dan pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut ia sampaikan usai pembahasan terkait tata ruang dalam rapat DPRD Kutim, pekan ini.
Pandi menjelaskan, pelibatan masyarakat penting untuk memperkuat kualitas perencanaan dan memastikan kebijakan tata ruang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Ia menilai, pendekatan partisipatif dapat meminimalkan kesenjangan antara dokumen rencana dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kami mendorong agar forum ini melibatkan tokoh masyarakat yang memahami kondisi wilayahnya. Dengan begitu, pembahasan tata ruang menjadi lebih realistis,” ungkapnya.
Menurutnya, Forum Tata Ruang sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022, yang menempatkan forum tersebut sebagai wadah koordinasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Melalui forum ini, usulan maupun kritik terhadap kebijakan tata ruang dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Langkah ini diharapkan memperkuat legitimasi kebijakan serta mendorong transparansi dalam perencanaan wilayah. Selain itu, Pandi meyakini, keberadaan forum juga dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan antarinstansi dan menjadikan setiap keputusan pembangunan berakar pada data dan masukan masyarakat.
Bagi Fraksi Demokrat, tata ruang bukan semata urusan teknis, tetapi fondasi arah pembangunan yang berkeadilan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, Kutai Timur diharapkan mampu menata ruang hidup yang seimbang—antara kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan warganya. (ADV)
