Sangatta – Peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki fase yang mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menyoroti tajam tingginya rasio kasus narkotika yang kini mendominasi hampir separuh dari keseluruhan persoalan hukum di daerah.
Dia menyebut, berdasarkan data yang diungkapkan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba tercatat menembus lebih dari 200 perkara dari total sekitar 440 perkara hukum yang ditangani di wilayah Kutim.
Kondisi ini menurut Jimmi menjadi alarm keras bahwa jaringan peredaran barang haram tersebut kian masif dan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan semata, melainkan telah merambah jauh hingga ke wilayah pelosok yang berjarak dari pusat pemerintahan.
“Peredarannya sekarang sudah mengarah ke wilayah-wilayah terdalam di Kabupaten Kutim, dominasi kasus itu justru berada di luar wilayah Sangatta Utara dan Selatan, ” ungkapnya, di Sangatta, Senin (16/11/2026).
Pergeseran pola peredaran ke daerah pedalaman tersebut menuntut langkah mitigasi yang lebih agresif dan terstruktur.
Jimmi menegaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak akan pernah efektif apabila hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, DPRD Kutim mendorong penguatan sistem pengawasan lingkungan secara menyeluruh lintas instansi hingga ke level kecamatan dan desa.
Jimmi meminta agar wilayah kecamatan yang terbukti memiliki sistem keamanan lingkungan serta partisipasi warga yang solid dapat dijadikan percontohan untuk direplikasi di daerah-daerah rawan lainnya.
Selain penguatan pengawasan wilayah, Jimmi juga mengkritisi implementasi deklarasi maupun komitmen antinarkoba yang selama ini digaungkan berbagai elemen masyarakat.
Ia mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti sebatas seremonial atau slogan belaka, melainkan harus diterjemahkan melalui kepekaan sosial dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan sekitar dari aktivitas mencurigakan.
“Saya kira komitmen itu harus betul-betul dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan peran aktif warga di setiap desa, DPRD Kutim berharap ruang gerak jaringan peredaran narkotika dapat dipersempit secara drastis sehingga generasi muda di wilayah pedalaman terlindungi dari ancaman kerusakan masa depan. (ADV)







