BUSANG — Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyusuri lima kilometer jalan berlubang dan berlumpur di Long Bentuq. Ia melewati jalan itu dengan sepeda motor trail dengan satu tujuan: memastikan jalan itu tak lagi jadi penghalang bagi warga, terutama anak-anak yang setiap hari melintasinya untuk pergi ke sekolah. Jalan Long Bentuq menjadi saksi kehadirannya sebagai sebuah komitmen.
Saat hujan turun, jalan berubah jadi kubangan. Genangan lumpur dan kerusakan parah tak hanya menghambat kendaraan, tapi juga langkah anak-anak menuju sekolah. Dalam rapat bersama pemerintah desa dan sejumlah perusahaan di wilayah Busang, Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan: jika perbaikan belum tertangani lewat APBD, maka perusahaan harus turun tangan melalui program tanggung jawab sosial.
“Saya ingin masyarakat menikmati akses jalan yang layak. Karena itu, jalan yang belum tertangani APBD harus segera dikerjakan lewat gerakan cepat—gercep, bukan janji,” tegas Mahyunadi.
Arahan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan di sektor sumber daya alam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Dalam peninjauan itu hadir perwakilan dari PT HPM, PT Sawah, dan PT PBA. Ketiganya menyatakan komitmen membantu perbaikan jalan, masing-masing sesuai kapasitasnya. Proposal resmi akan diajukan melalui fasilitasi pemerintah kecamatan.
Plt Camat Busang, Antonius, mengapresiasi perhatian Wabup Mahyunadi terhadap kondisi warganya. Ia juga menyampaikan aspirasi tambahan: pembangunan jembatan di wilayah Sentosa yang dinilai penting untuk memperlancar konektivitas antar desa.
“Alhamdulillah, Bapak Wabup menyampaikan bahwa tahun ini Pemkab akan membangun jembatan gantung dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar,” ujarnya.
Kepala Desa Long Bentuq, Heriansyah, turut menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan dukungan tersebut. Ia berharap masyarakat ikut menjaga infrastruktur yang sudah atau akan diperbaiki.
“Kalau jalan ini sudah baik, jangan biarkan rusak lagi. Gotong royong tetap jadi kunci,” pesannya.
Mahyunadi menutup kunjungannya dengan arahan konkret: setelah perusahaan menuntaskan perbaikan sementara, pemerintah desa dapat mengusulkan program betonisasi melalui APBD Kutim. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal mempercepat pembangunan di kawasan pedalaman.
“Jalan adalah nadi ekonomi. Kalau aksesnya lancar, maka hidup warga ikut bergerak,” ujarnya.
Bagi Mahyunadi, pembangunan bukan sekadar proyek, tapi bukti kehadiran negara hingga ke pelosok. Dari Long Bentuq, semangat itu kembali digerakkan—dengan langkah cepat, kolaboratif, dan berpihak pada rakyat. (ADV/ProkopimKutim/K)
