SANGATTA — Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi menjelaskan bahwa kedua program tersebut dirancang untuk menyentuh langsung dua kelompok rentan yang menjadi indikator kesejahteraan daerah: lansia dan keluarga berisiko stunting.
“Penduduk Kutim akan dikatakan berkualitas jika tidak ada yang menganggur atau mengalami stres. Program Sekolah Lansia hadir agar para lansia tetap aktif, bangga, dan bahagia di usia mereka,” ujar Junaidi baru-baru ini.
Program Sekolah Lansia menyasar masyarakat berusia 40 tahun ke atas yang selama ini belum memiliki wadah aktivitas terarah. Selama satu tahun, para peserta mengikuti kegiatan rutin seperti senam, kesenian, dan pelatihan keterampilan, hingga akhirnya menjalani prosesi wisuda sebagai bentuk apresiasi.
Pelaksanaan program ini merupakan hasil kolaborasi DPPKB dengan Dinas Pendidikan, memanfaatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta lembaga kursus non-formal. Para pamong dan tutor turut berperan sebagai pelatih, bahkan menggunakan fasilitas laboratorium untuk mendukung praktik keterampilan peserta.
“Setelah lulus, para lansia diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang mereka peroleh. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga produktif dan bahagia,” jelasnya.
Selain memberdayakan lansia, DPPKB Kutim juga menitikberatkan perhatian pada pencegahan keluarga berisiko stunting. Saat ini, Kutim menargetkan penurunan jumlah keluarga berisiko dari 19.000 menjadi 11.000, sesuai target dalam Peraturan Bupati.
Dari data DPPKB, prevalensi stunting di Kutim berada di angka 26 persen, dengan target penurunan menjadi 24 persen atau lebih rendah. Dua kecamatan—Sangatta Utara dan Bengalon—tercatat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi.
“Kami menganalisis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) berdasarkan faktor 4T: Terlalu Dekat jarak kelahiran, Terlalu Muda usia ibu, Terlalu Banyak jumlah anak, dan Terlalu Tua usia melahirkan,” papar Junaidi.
Untuk mencegah risiko tersebut, pihaknya menggencarkan edukasi keluarga melalui tim pendamping KB agar masyarakat beralih dari metode tradisional ke KB modern.
Junaidi menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa berjalan sendiri. DPPKB berkolaborasi dengan berbagai Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan sarana fisik dan dukungan ekonomi bagi keluarga berisiko.
Program 1.000 Rumah Layak Huni (RLH) menjadi salah satu langkah konkret, memastikan keluarga memiliki sanitasi dan sirkulasi udara yang memadai. Selain itu, PDAM Kutim berkomitmen memberikan pemasangan air bersih gratis bagi masyarakat di kategori Desil 1–4, atau 40 persen keluarga berpenghasilan terendah.
Sinergi ini juga diperkuat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distransnaker) yang tengah membuka 50.000 lowongan kerja, guna memperluas lapangan usaha bagi keluarga berisiko stunting.
“Jika sinergi lintas sektor berjalan kuat, kami optimistis angka keluarga berisiko stunting di Kutim akan turun signifikan,” tegas Junaidi.
Langkah DPPKB Kutim ini menunjukkan arah pembangunan yang holistik: membangun manusia dari dua sisi kehidupan—memberdayakan yang menua, dan melindungi yang tumbuh. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kutai Timur meneguhkan komitmennya menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas stunting. (ADV/ProkopimKutim/K)
