SANGKULIRANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong terciptanya lingkungan kerja perkebunan yang lebih aman dan setara bagi perempuan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Komite Gender bagi pekerja perempuan dan istri pekerja di PT Indonesia Plantation Sinergi (IPS), Rabu, 26 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula PT IPS itu dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim bersama Yayasan Solidaridad. Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat mekanisme internal perusahaan dalam merespons kebutuhan pekerja, terutama terkait perlindungan dan kesetaraan gender.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA Supianti mewakili Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid mengatakan keberadaan Komite Gender diharapkan menjadi ruang bagi pekerja perempuan untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan, maupun aspirasi kepada perusahaan.
Menurutnya, kesetaraan gender tidak berarti menghapus perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut lebih berkaitan dengan pemberian kesempatan, penghargaan, perlindungan, dan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi serta tanggung jawab masing-masing.
Koordinator Solidaridad Wilayah Kutim Martinus Martin menjelaskan penguatan komite mencakup penataan ulang kepengurusan, pembagian tugas dan fungsi, penyusunan program kerja, hingga deklarasi dan pengukuhan. Proses tersebut diharapkan membuat organisasi memiliki arah kerja yang lebih jelas.
Ia mengatakan keberlanjutan komite membutuhkan dukungan manajemen perusahaan dan keterlibatan pekerja. Perempuan, kata dia, tidak hanya berperan sebagai pekerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga dan kehidupan sosial.
Karena itu, Komite Gender diharapkan mampu menjadi penghubung antara pekerja dan perusahaan dalam membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender. Mekanisme tersebut juga dapat membantu perusahaan mengenali persoalan yang muncul di lingkungan kerja secara lebih dini.
Penguatan Komite Gender PT IPS menjadi bagian dari upaya memperluas praktik kerja yang inklusif di sektor perkebunan. Pemerintah dan mitra pembangunan berharap komite tidak sekadar aktif secara administratif, tetapi benar-benar berfungsi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh pekerja. (ADV/ProkopimKutim/KR)
