Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan anggaran dan menambah armada pemadam kebakaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penguatan fasilitas tersebut dinilai mendesak menyusul perpanjangan status siaga darurat karhutla di Kutim pada 2026.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan penanganan kebakaran masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Di antaranya keterbatasan kendaraan operasional, minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran, serta sulitnya akses menuju wilayah rawan api.
Dia menyampaikan dedikasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) perlu didukung sarana dan prasarana memadai agar proses pemadaman berjalan lebih efektif.
“Kami melihat langsung bagaimana urgensi menghadapi hal-hal seperti ini di lapangan, termasuk untuk antisipasi di masa yang akan datang. Pembahasan di DPRD akan kita perdalam lagi agar pengadaan armada dan fasilitas pendukung bagi petugas bisa segera dipercepat,” ujar Jimmi, di Sangatta, belum lama ini.
Selain fasilitas, DPRD juga menyoroti kendala regulasi penggunaan anggaran darurat.
Menurutnya, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) memiliki persyaratan administratif sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan alternatif pembiayaan yang sesuai ketentuan.
“Permasalahannya memang ada pada regulasi terkait karhutla. Oleh karena itu, kita harus mencari alternatif lain dan menyiapkan regulasi yang memudahkan penggunaan dana di luar BTT untuk penanganan hal-hal mendesak seperti ini,” tegasnya.
Dia juga mendorong pemetaan sumber air di kawasan rawan kebakaran, peremajaan kendaraan berkemampuan menjangkau medan berat, serta peningkatan perlengkapan keselamatan petugas.
“Koordinasi BPBD dan Damkar turut menjadi perhatian agar penanganan titik api tidak terhambat persoalan birokrasi,” pungkasnya. (ADV)







