Sangatta – Keterbatasan ruang fiskal akibat belum optimalnya penyaluran dana transfer pemerintah pusat mendorong DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencari alternatif pembiayaan pembangunan.
Salah satu opsi yang kini dipelajari adalah pemanfaatan fasilitas pembiayaan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan, skema tersebut dipertimbangkan agar program pembangunan daerah, khususnya infrastruktur publik, tetap dapat berjalan meskipun sejumlah penerimaan daerah belum masuk ke kas daerah.
Dia menyebutkan, pemerintah pusat masih memiliki kewajiban dana kurang salur dan kurang bayar kepada Kutim sekitar Rp1,2 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp50 miliar yang telah ditransfer.
“Yang kita tunggu ini kan dana kurang salur dan kurang bayar dari pusat. Masih ada sekitar Rp1,2 triliun, tetapi baru ditransfer Rp50 miliar saja,” kata Jimmi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi dengan mencari sumber pembiayaan alternatif agar agenda pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada waktu pencairan dana dari pusat.
Salah satu opsi yang tengah dipelajari adalah pembiayaan infrastruktur melalui PT SMI. Lembaga tersebut memiliki fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai persyaratan yang berlaku.
“Opsi untuk memakai dana kurang bayar itu bisa menggunakan skema pembiayaan infrastruktur melalui SMI. Ini sedang kita pelajari dulu polanya seperti apa, daripada uang hak kita hanya menumpuk dan tertahan di pusat tanpa dimanfaatkan,” ujarnya.
Jimmi mengatakan, kajian masih diperlukan untuk mengetahui mekanisme pemanfaatan fasilitas tersebut, termasuk skema pengembalian dan kemampuan keuangan daerah.
DPRD berharap alternatif pembiayaan itu dapat menjadi pertimbangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur Kutim di tengah penyesuaian kemampuan anggaran daerah. (ADV)







