SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam upaya menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah potensi turbulensi fiskal nasional.
“Meski ada tantangan dalam pengelolaan anggaran, Pemkab Kutim berkomitmen untuk tetap menjaga alokasi bagi sektor-sektor vital. Pendidikan, kesehatan, serta program teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama dalam APBD Kutim 2026,” tandasnya.
Terkait potensi guncangan fiskal, Bupati berharap tidak terjadi turbulensi yang signifikan, terutama untuk pembiayaan sektor kepenggawaian yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Mudah-mudahan dalam hal pembiayaan, terutama kepenggawaian, tidak terjadi turbulensi yang mendasar. Karena masing-masing pos sudah memiliki sumber pembiayaannya tersendiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bupati Ardiansyah mengungkapkan, Pemkab Kutim terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, guna mengantisipasi dinamika kebijakan fiskal dan menjaga kesinambungan pembiayaan daerah.
“Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi dengan Sekda bagian keuangan dan BPKAD agar terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar Ardiansyah.
Bupati juga memberikan apresiasi terhadap pendekatan dan visi Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, yang dinilainya memiliki pandangan luas dalam membaca situasi ekonomi global serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.
“Kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru, luar biasa beliau dalam melihat dan menelaah apa yang terjadi di dunia,” tambahnya.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya penguatan sistem pendanaan daerah agar tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar pada transfer pusat bisa memunculkan risiko jika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional. “Selama ini kita masih banyak mengandalkan DBH. Ke depan, kita ingin memperkuat sumber pendanaan agar bisa lebih mandiri dan tidak terlalu terdampak pengurangan alokasi dana,” jelasnya. (ADV)
