SANGATTA — Forum High Level Meeting (HLM) TPID Tahun 2025 digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, dipimpin oleh Wakil Bupati H. Mahyunadi mewakili Bupati H. Ardiansyah Sulaiman. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kutim menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan harga kebutuhan pokok stabil.
“Inflasi bukan melulu soal angka, melainkan tentang kesejahteraan rakyat—apakah mereka masih bisa membeli kebutuhan pokok dan apakah petani masih bisa menanam dengan harga yang layak,” tegas Bupati Ardiansyah dalam sambutan tertulisnya.
Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan, Kutim sangat bergantung pada stabilitas harga bahan pokok. Karena itu, TPID Kutim merumuskan sejumlah strategi nyata dalam periode 2025–2027. Strategi ini mencakup pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tiap kecamatan. Selain itu, TPID juga mengaktifkan Pasar Tani dan distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menggunakan mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan. Tak kalah penting, TPID akan memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar seluruh pasokan tepat sasaran ke masyarakat.
Semua langkah ini berpijak pada Empat Pilar Utama (4K): Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Wabup Mahyunadi dalam arahannya mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak seharusnya berhenti di meja rapat.
“TPID harus bekerja sebagai sistem, bukannya sekadar forum. Kita perlu orkestrasi lintas institusi agar masyarakat terlindungi dari lonjakan harga yang tidak menentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan infrastruktur logistik yang kuat, pengawasan distribusi yang ketat, serta komunikasi antarlembaga yang aktif agar setiap dinamika di pasar dapat segera direspons dengan cepat dan tepat.
Forum HLM TPID kali ini dihadiri oleh Forkopimda Kutim, pimpinan OPD, serta lembaga vertikal seperti Bank Indonesia dan Bulog. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan global.
Bupati Ardiansyah menegaskan, tujuan pengendalian inflasi adalah menjaga agar tetap dalam batas wajar sebagai indikator ekonomi sehat, bukan untuk meniadakannya.
“Inflasi yang stabil adalah fondasi kesejahteraan. Melalui Road Map ini, Kutim berkomitmen melindungi rakyat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/K)
