SANGATTA — Pesan tegas itu disampaikan Mahyunadi saat memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Kutim. Ia meminta agar seluruh anggota TPID benar-benar menjalankan fungsi pengendalian, tidak sekadar memantau harga di pasar.
“Kita ini tim pengendali, bukannya tim pemantau. Kalau harga terlalu tinggi, kita intervensi agar masyarakat tidak menjerit. Tapi kalau harga terlalu rendah, kita bantu supaya petani tidak merugi,” tegas Mahyunadi.
Mahyunadi menilai, tantangan pengendalian inflasi di Kutim terletak pada ketimpangan harga antara tingkat petani dan pasar konsumen. Untuk mengatasi ini, ia menyoroti perlunya perbaikan sistem distribusi dan koordinasi lintas sektor.
Sebagai langkah konkret, Wabup berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Sangatta dan sekitarnya. Tujuan dari sidak ini adalah memastikan harga riil di lapangan terkendali serta mencegah adanya praktik spekulatif yang merugikan masyarakat.
“Kita ingin memastikan harga stabil dan tidak ada yang bermain di tengah,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan, Pemkab Kutim tetap berpedoman pada strategi nasional 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Keempat pilar ini menjadi dasar kerja TPID dalam menjaga keseimbangan harga dan pasokan.
Mahyunadi juga menegaskan bahwa peran TPID bersifat strategis. Ia menekankan pentingnya komunikasi efektif antarinstansi dan pelaku distribusi agar kebijakan intervensi harga dapat diterapkan cepat dan tepat sasaran.
HLM TPID ini juga menjadi momentum penyusunan Road Map TPID Kutim 2025–2027. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan kerja terpadu untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis data serta kolaborasi lintas sektor.
Mahyunadi menegaskan kembali bahwa TPID Kutim harus menjadi tim aksi, bukan tim observasi.
“Masyarakat tidak butuh grafik, mereka butuh kepastian harga. TPID harus turun langsung dan mengendalikan situasi,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/K)







