TELUK PANDAN — Udara pagi di Dusun Sidrap terasa sejuk dan khidmat ketika Bupati Ardiansyah Sulaiman menyerahkan 83 sertipikat tanah kepada warga Desa Martadinata, difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutim.
Didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kepala BPN Kutim Akhmad Safaruddin, dan jajaran lainnya, Bupati menyapa warga satu per satu.
Namun, di balik suasana penuh syukur itu, muncul tudingan miring bahwa kunjungannya bernuansa politis. Dengan nada tenang, Ardiansyah menampik anggapan tersebut, menegaskan bahwa tugasnya adalah melayani masyarakat.
“Saya tidak mau meladeni isu politik. Tugas saya melayani masyarakat — terutama dalam hal yang paling mendasar: air bersih, listrik, pendidikan, jalan, administrasi kependudukan, dan pertanahan,” ujarnya di hadapan ratusan warga yang memadati lokasi acara.
Ardiansyah menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan dan pedalaman adalah tanggung jawab yang melekat pada jabatan. Dusun Sidrap, katanya, selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan. “Pembangunan harus dirasakan oleh semua warga. Dusun seperti Sidrap juga berhak atas perhatian, mulai dari infrastruktur hingga kepastian hukum atas tanah,” ucapnya.
Program redistribusi tanah ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diimplementasikan oleh BPN Kutim. Kepala BPN, Akhmad Safaruddin, menjelaskan bahwa 83 sertipikat tanah di Sidrap adalah bagian dari agenda Redistribusi Tanah Tahun 2024.
Redistribusi tanah, katanya, memberikan efek ganda: kepastian hukum sekaligus dorongan produktivitas. Warga yang telah menerima sertipikat dapat mengembangkan lahannya menjadi aset ekonomi, seperti kebun produktif atau jaminan untuk permodalan usaha mikro. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak lagi waswas atas tanah yang mereka garap. Sertipikat ini memberi perlindungan hukum dan membuka peluang kesejahteraan,” ujar Akhmad.
Rahmawati (45 tahun), seorang ibu rumah tangga yang telah 15 tahun menggarap kebun kecilnya, tak kuasa menahan air mata saat menerima sertipikat. “Dulu kami hanya pegang surat dari desa. Sekarang sudah resmi. Rasanya seperti mimpi. Ini jadi warisan buat anak cucu,” tuturnya lirih.
Ketua RT Dusun Sidrap, Muhammad Idris, menyebut momentum ini sebagai bukti nyata keadilan bagi masyarakat perbatasan. “Kami bersyukur. Ini bukan seremoni. Kami benar-benar merasa diperhatikan. Sekarang ada rasa tenang, ada kepastian,” katanya.
Di tengah hiruk pikuk politik, Bupati Ardiansyah memilih langkah yang sederhana namun berakar: memberi kepastian pada rakyat atas tanah yang mereka pijak. Program redistribusi tanah di Kutim menjadi penanda bahwa pembangunan sejati hadir lewat sentuhan konkret pada persoalan paling dasar.
Dari Dusun Sidrap, pesan itu bergema: pemerintah yang kuat adalah yang hadir di tengah rakyat — bekerja untuk melayani, bukan untuk berbicara. (ADV/ProkopimKutim/K)







