Sangatta – Kekayaan alam Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang membentang dari kawasan pegunungan, air terjun tersembunyi, hingga garis pantai eksotis di wilayah Bengalon dan Sandaran, hingga kini dinilai masih tertidur pulas.
Di balik deretan potensi besar tersebut, tata kelola pariwisata daerah justru jalan di tempat akibat kronisnya masalah infrastruktur yang tidak memadai, lemahnya strategi promosi, serta minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim, Yan, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya pengembangan sektor pariwisata yang seharusnya bisa menjadi motor penggerak baru ekonomi kerakyatan di luar sektor pertambangan.
Menurutnya, tanpa adanya komitmen serius dari pemerintah, sektor pariwisata hanya akan menjadi angan-angan kosong tanpa kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pariwisata ketika dikelola dengan baik, terkoordinasi, dan tersambung dengan baik, pasti akan mendatangkan penambahan nilai bagi masyarakat maupun pendapatan daerah,” ujar Yan.
Kendati dalam visi dan misi kepala daerah sektor pariwisata telah dicitrakan sebagai salah satu program prioritas, implementasi di lapangan menurutnya justru jauh dari harapan. Persoalan klasik paling mendasar yang terus dikeluhkan adalah buruknya aksesibilitas menuju lokasi wisata.
Yan mengatakan, banyak objek wisata potensial seperti air terjun yang tersembunyi di tengah kawasan hutan, terpaksa terisolasi karena luput dari sentuhan pembangunan infrastruktur jalan. Akibat ketiadaan akses yang layak, menurutnya destinasi-destinasi unggulan tersebut mustahil bisa dikunjungi oleh wisatawan secara massal.
“Objek wisata yang sangat menarik itu berada jauh, tetapi infrastruktur kita belum masuk dan belum memadai sampai ke sana,” ungkapnya.
Selain persoalan akses jalan yang memprihatinkan, Yan menyoroti lemahnya efektivitas promosi pariwisata yang dijalankan oleh instansi terkait. Sejauh ini, gaung kegiatan pariwisata masih bersifat seremonial dan terpusat di kawasan perkotaan Sangatta semata, sehingga gagal menarik arus kunjungan wisatawan luar daerah.
Kondisi ini membuat para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal gigit jari karena tidak merasakan dampak ekonomi secara maksimal.
Meski begitu, ia memberikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan yang tetap berupaya menjalankan program kerja di tengah himpitan efisiensi. Ia menilai alokasi anggaran yang digelontorkan selama ini masih sangat ala kadarnya dan hanya habis untuk pos rutin serta operasional birokrasi semata.
Tanpa keberanian pemerintah daerah menggelontorkan anggaran yang memadai untuk pembangunan fasilitas dasar dan pembenahan destinasi pesisir seperti potensi wisata pantai di Bengalon hingga Sandaran, menurutnya pariwisata Kutim akan terus tertinggal dari daerah lain.
“Kita membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk bisa mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan,” tegas Yan. (ADV)







