Kamis, November 19, 2026
  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
Kruing.com
No Result
View All Result
  • Masuk
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Daerah

Skema Perlindungan Pekerja Kutim Diperluas, Sektor Informal Jadi Fokus

Kruing Oleh Kruing
23 November, 2025
in Daerah
0
Skema Perlindungan Pekerja Kutim Diperluas, Sektor Informal Jadi Fokus
Share on FacebookShare on WhatsApp

SANGATTA — Isu perlindungan pekerja kembali mengemuka dalam pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Batch 2 di BLK Industri Mandiri. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menilai perlindungan pekerja hanya dapat berjalan efektif apabila pemerintah dan perusahaan menjalankan perannya masing-masing secara konsisten.

Ardiansyah menyampaikan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kutai Timur berada di sektor informal, mulai dari UMKM, pekerja rumahan, hingga buruh harian. Kelompok ini menopang ekonomi daerah namun banyak yang belum mampu membayar iuran jaminan sosial. Untuk memperluas akses perlindungan, Pemkab Kutim menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

“Secara jaminan sosial, pemerintah Kutim mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan rentan,” ujarnya. Hingga bulan ini, sebanyak hampir 95.000 pekerja rentan telah ditanggung pemerintah, mendekati setengah dari target 160.000 peserta.

Selain mendorong perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal, Ardiansyah menegaskan bahwa praktik ketenagakerjaan di sektor formal juga membutuhkan pembenahan. Ia menyoroti pola outsourcing dan kontrak berulang yang masih diterapkan sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, praktik tersebut kerap digunakan untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan sejak awal masa kerja.

Pengalihan hubungan kerja ke perusahaan penyedia tenaga kerja membuat status pekerja menjadi tidak pasti. Kondisi ini berpotensi menghambat hak normatif, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang seharusnya diterima tanpa penundaan.

“Kepada yang bekerja dengan perusahaan besar, wajib hukumnya BPJS Ketenagakerjaan itu langsung diberikan oleh perusahaan kepada mereka,” tegas Ardiansyah.

Ia meminta perusahaan menghentikan praktik outsourcing yang merugikan pekerja dan mengingatkan bahwa pemenuhan hak dasar merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati. Penegasan ini, menurutnya, menjadi bagian penting untuk memperkuat hubungan industrial yang lebih adil di Kutai Timur.

Ardiansyah menambahkan bahwa perlindungan bagi pekerja formal dan skema subsidi bagi pekerja informal merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi. Ia berharap langkah ini dapat memperluas jaring pengaman sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di daerah.(ADV/ProkopimKutim/K)

Total Views: 580

BERITA TERKAIT

PKKMB STIPER Kutai Timur 2026: Bentuk Stiperian Muda yang Kritis, Disiplin, dan Berbudi Luhur
Berita Utama

PKKMB STIPER Kutai Timur 2026: Bentuk Stiperian Muda yang Kritis, Disiplin, dan Berbudi Luhur

24 Agustus, 2026
Konfercab X PMII Kutai Timur Jadi Tonggak Regenerasi Kepemimpinan Organisasi
Berita Utama

Konfercab X PMII Kutai Timur Jadi Tonggak Regenerasi Kepemimpinan Organisasi

27 Juni, 2026
GMNI Kutai Timur Soroti Persoalan Lingkungan dan Desak Penindakan Perusahaan Bermasalah
Berita Utama

GMNI Kutai Timur Soroti Persoalan Lingkungan dan Desak Penindakan Perusahaan Bermasalah

15 Juni, 2026
Pemkab Kutim Perkuat Reformasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi ASN
Berita Utama

Pemkab Kutim Perkuat Reformasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi ASN

3 Juni, 2026
Bupati Ardiansyah Dorong Generasi Muda Ambil Peran dalam Transformasi Ekonomi Kutai Timur
Berita Utama

Bupati Ardiansyah Dorong Generasi Muda Ambil Peran dalam Transformasi Ekonomi Kutai Timur

2 Juni, 2026
Anggota Koperasi Elang Mentari Soroti Dugaan Pelanggaran RAT dan Ketidakjelasan Status Keanggotaan
Berita Utama

Anggota Koperasi Elang Mentari Soroti Dugaan Pelanggaran RAT dan Ketidakjelasan Status Keanggotaan

25 April, 2026
Next Post
Untuk Edukasi Sejarah, Galeri Pusaka Potensi Jadi Museum di Kutai Timur

Untuk Edukasi Sejarah, Galeri Pusaka Potensi Jadi Museum di Kutai Timur

Navigasi

  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Kategori

  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pariwara
  • Pariwara Diskominfo Kutai Timur
  • Pariwara DPRD Kutai Timur
  • Pariwara Pemkab Kutai Timur
  • Politik
  • Teknologi
  • Uncategorized

Berita Terkini

  • Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT
  • DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila
  • DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan
  • APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia

Selamat Datang!

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Lupa Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Masuk
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Gaya Hidup

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia