SAMARINDA – Dalam forum yang dihadiri Tim 9 Paritrana Award, Bupati Ardiansyah memaparkan capaian luar biasa Kutai Timur dalam memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan. Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Roma Malau serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kutim Nanda Sidhiq S, ia menjelaskan bahwa Kutim kini menjadi salah satu daerah dengan tingkat perlindungan pekerja tertinggi di Kalimantan Timur.
“Semangat kami menuju Universal Coverage Jamsostek bukan slogan, tapi bagian dari visi misi kabupaten,” ujarnya menegaskan.
Data yang dipresentasikan menunjukkan hasil mengesankan. Hingga 2024, sebanyak 77.074 pekerja informal telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari estimasi populasi 51.086 orang —mencapai 150 persen cakupan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Kutim mampu menjangkau kelompok pekerja rentan lintas sektor: petani, nelayan, pedagang kecil, ojek, hingga pemuka agama.
Sementara di sektor formal, 69.528 pekerja dari total 79.691 telah terlindungi, atau 87 persen dari total populasi. “Komitmen kami bukan retorika. Sejak 2022, seluruh pihak diikat oleh regulasi daerah agar pelaksanaan jaminan sosial berjalan efektif,” ujar Ardiansyah.
Kutim memiliki payung hukum kuat melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 29 Tahun 2024, yang mengatur kewajiban seluruh pemberi kerja mendaftarkan karyawannya. Bahkan melalui APBD, Pemkab Kutim menanggung iuran bagi 150.000 pekerja rentan, 7.189 petugas Pemilu, serta 3.847 kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Ketua RT. Sinergi lintas OPD dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Pemerintah juga mendorong perusahaan swasta menyalurkan dana CSR untuk melindungi pekerja sekitar, serta menerapkan program TMP2T (Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu) bagi pemberi kerja yang tidak patuh. Kadisnakertrans Kutim, Roma Malau, menegaskan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja tetap menjadi prioritas, meskipun APBD mengalami efisiensi. “Untuk BPJS Ketenagakerjaan, anggaran tidak pernah dipangkas. Target kami tetap: melindungi 150 ribu pekerja rentan,” ujarnya.
Bagi Kutai Timur, Paritrana Award bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan cermin nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja. Dari kebijakan hingga implementasi, Kutim membuktikan bahwa pembangunan sejati dimulai dari perlindungan manusia — dari tambang hingga pasar, dari desa hingga kota.
“Perlindungan tenaga kerja adalah fondasi kemanusiaan,” tutup Bupati Ardiansyah.
Dari Samarinda, semangat itu bergema: Kutai Timur tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga jaring sosial yang memastikan setiap pekerja hidup lebih aman, terlindungi, dan bermartabat. (ADV/ProkopimKutim/K)







