
SANGATTA — Komisi C DPRD Kutai Timur mengangkat persoalan serius di sektor pertanian yang dinilai tengah menghadapi tekanan besar. Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mereka menyampaikan kekhawatiran terhadap ancaman ketahanan pangan daerah akibat alih fungsi lahan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit.
Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menyebut fenomena tersebut sebagai momok yang dapat berdampak jangka panjang terhadap ketersediaan pangan lokal.
“Alih fungsi lahan-lahan produktif pertanian menjadi momok yang sedang menghantui. Jika ini tidak dikendalikan, Kutai Timur bisa kehilangan kemampuan swasembada pangannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keuntungan ekonomi yang lebih cepat dari komoditas sawit membuat banyak masyarakat beralih dari usaha tani pangan. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun dan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah semakin meningkat.
Padahal, Kutai Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian. Wilayah ini dikenal dengan lahan subur dan sumber air yang cukup untuk mengembangkan tanaman pangan strategis seperti padi dan jagung.
Komisi C menilai perlunya kebijakan tegas dari pemerintah daerah dan pusat untuk mengendalikan konversi lahan pertanian. Selain itu, mereka mendorong pemberian insentif bagi petani agar tetap bertahan di sektor pangan.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, H. Bahcok Riandi, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan perlindungan lahan pangan.
“Kalau kita ingin bicara ketahanan pangan, maka kita harus pastikan lahan pangan tetap ada. Ini soal keberlanjutan hidup masyarakat Kutai Timur,” tegasnya. (ADV)







