SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan mempelajari langsung konsep penyelenggaraan yang telah berjalan di Samarinda. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan perencanaan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mencakup kebutuhan pendidikan dan pembinaan peserta didik.
Rombongan Pemkab Kutim mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi Palaran, Samarinda, Kamis (20/8/2026). Kunjungan dipimpin Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutim Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor bersama Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Noviari mengatakan pengalaman Samarinda menjadi referensi penting sebelum pemerintah daerah menyusun konsep pembangunan di Kutim. Pemkab ingin mengetahui secara langsung kebutuhan fasilitas, tata kelola, hingga pola pendidikan berbasis asrama.
“Kami datang ke sini untuk belajar dan melihat langsung bagaimana Sekolah Rakyat ini dibangun dan dijalankan,” ujar Noviari.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Palaran menerapkan konsep kawasan pendidikan terpadu. Fasilitasnya mencakup 24 bangunan, antara lain sekolah jenjang SD, SMP dan SMA, asrama siswa putra-putri, asrama guru, kantin, masjid, dapur umum, fasilitas olahraga, serta instalasi pengolahan air limbah.
Pada jenjang SD tersedia 18 ruang kelas dengan kapasitas sekitar 540 siswa. Sementara jenjang SMP dan SMA juga memiliki kapasitas ratusan peserta didik.
Menurut Noviari, konsep tersebut menunjukkan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan kesiapan lebih dari sekadar ruang kelas. Peserta didik juga memerlukan tempat tinggal, fasilitas pendukung, serta lingkungan yang menunjang pembentukan karakter.
Ernata menambahkan, aspek sosial perlu menjadi perhatian dalam persiapan program. Sementara Dinas Pendidikan mencermati kebutuhan pembelajaran, sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengkaji kebutuhan infrastruktur.
Hasil kunjungan akan menjadi bahan penyusunan rencana, termasuk kesiapan lahan, kapasitas siswa, bangunan, asrama, sarana pendidikan, dan infrastruktur kawasan. (ADV/ProkopimKutim/KR)
