SANGATTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Timur (Kutim) akan diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta BPBD, aparat keamanan, pemerintah desa, perusahaan, hingga unsur Manggala Agni bergerak dalam satu jalur komando untuk menghadapi risiko karhutla selama periode kering.
Arahan tersebut disampaikan Ardiansyah dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Aula BPBD Kutim, Senin (24/8/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala BPBD Kutim Sulastin, Dandim 0909/KTM Letkol Czi Zaenal Abidin, Kapolres Kutim AKBP Aryansyah, perwakilan Lanal Sangatta, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, perusahaan, organisasi masyarakat, camat, kepala desa, serta Manggala Agni.
Ardiansyah mengatakan ancaman El Nino harus direspons dengan kesiapan maksimal. Meskipun asap pekat saat ini lebih banyak dilaporkan terjadi di sejumlah daerah Kalimantan bagian selatan dan tengah, Kutim diminta tidak menunggu sampai dampaknya masuk ke wilayah kabupaten.
Menurutnya, mitigasi yang dilakukan sejak awal menjadi modal penting untuk mencegah titik api berkembang. Karena itu, posko utama BPBD diminta berfungsi secara maksimal setiap saat.
Posko di tingkat kecamatan dan desa juga diminta memperkuat pemantauan serta menyampaikan perkembangan lapangan secara cepat. Koordinasi dengan Manggala Agni dan unsur terkait harus dilakukan secara berkelanjutan.
Selain kesiapan kelembagaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak menyalakan api untuk membakar sampah atau membersihkan lahan. Api sekecil apa pun dinilai dapat menjadi persoalan ketika kondisi lingkungan sangat kering.
Bupati menyampaikan perkembangan kesiapan Kutim kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Untuk pemberitaan hotspot, Ardiansyah meminta media berkoordinasi dengan posko BPBD agar data yang dipublikasikan mencerminkan situasi aktual, bukan sekadar akumulasi titik panas. (ADV/ProkopimKutim/KR)
