Kamis, November 19, 2026
  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
Kruing.com
No Result
View All Result
  • Masuk
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Pariwara

APBD Perubahan 2025: Jurus Aman Kutim Jamin Kepastian Hukum Anggaran

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan langkah tegasnya dalam menjaga integritas dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Dengan memilih jalur APBD Perubahan 2025, Pemkab Kutim memprioritaskan kepastian hukum dan memastikan setiap langkah pembangunan berjalan dalam koridor regulasi yang aman, menjauhkan diri dari risiko hukum di kemudian hari. Komitmen ini membuktikan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan dana publik menjadi pertimbangan utama, melebihi sekadar percepatan yang berpotensi melanggar aturan.

Kruing Oleh Kruing
16 November, 2025
in Pariwara
0
APBD Perubahan 2025: Jurus Aman Kutim Jamin Kepastian Hukum Anggaran
Share on FacebookShare on WhatsApp

SANGKULIRANG — Pemerintah Kabupaten Kutim secara resmi memutuskan untuk menggunakan mekanisme APBD Perubahan 2025. Keputusan ini diambil sebagai solusi untuk menciptakan payung hukum yang kokoh dalam melanjutkan sejumlah program strategis yang sempat melambat. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang, sayangnya, belum diikuti dengan regulasi pelaksanaan yang jelas di tingkat daerah.

Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, menekankan bahwa penggunaan Surat Keputusan (SK) Bupati saja sebagai dasar pergeseran anggaran dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang memadai. Oleh karena itu, APBD Perubahan adalah opsi paling tepat dan paling aman secara administrasi.

“Kami tidak ingin mengambil risiko yang bisa berdampak hukum di kemudian hari. Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait pergeseran anggaran dengan hanya menggunakan SK Bupati masih belum memiliki dasar hukum yang jelas. Ini sangat berisiko,” tegas Mahyunadi saat melantik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sangkulirang, Kamis (28/8/2025).

Ia mengutarakan bahwa keputusan untuk menunggu pengesahan APBD Perubahan 2025, yang kini sedang diajukan ke DPRD, merupakan langkah antisipasi. Tujuannya adalah memastikan seluruh kegiatan pembangunan tetap sesuai aturan.

“Lebih baik kita sedikit lambat, tapi pasti dan aman secara hukum. Kami mohon masyarakat bersabar,” imbuhnya.

Meski menghadapi tantangan keterbatasan fiskal, Pemkab Kutim menyatakan bahwa pembangunan tetap menjadi fokus. Langkah strategis telah digulirkan, mulai dari memprioritaskan program esensial, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, memperbaiki tata kelola aset, hingga menjalin sinergi lebih erat dengan BUMD untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

“Kuncinya adalah menata prioritas secara cerdas, memperkuat PAD, memangkas belanja yang tidak produktif, dan mencari sumber pembiayaan alternatif yang legal,” jelas Mahyunadi.

Mahyunadi menyebutkan bahwa Pemkab Kutim tetap optimistis roda pembangunan akan kembali berjalan kencang setelah APBD Perubahan disahkan. Namun, ia mengharapkan kepastian regulasi yang lebih tegas dari Pemerintah Pusat agar pemerintah daerah tidak terus-menerus berada dalam dilema hukum setiap kali melakukan pergeseran anggaran.

“Kami berharap ada sinkronisasi regulasi yang lebih jelas antara pusat dan daerah, agar tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan pembangunan,” tuturnya.

Langkah kehati-hatian yang dipilih Pemkab Kutim ini sekaligus menyoroti konsistensi pemerintah daerah dalam menjunjung prinsip good governance. Hal ini berarti mengedepankan legalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program di atas kepentingan jangka pendek.

Dengan memilih jalur aman melalui APBD Perubahan, Kutai Timur tidak hanya menunda pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa manfaat maksimal, memiliki dasar hukum yang kuat, dan betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (ADV/ProkopimKutim/K)

Total Views: 541

BERITA TERKAIT

Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT
Pariwara DPRD Kutai Timur

Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT

17 November, 2026
DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila
Pariwara DPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila

17 November, 2026
DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan
Pariwara DPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan

17 November, 2026
APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan
Pariwara DPRD Kutai Timur

APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan

17 November, 2026
Kekuatan Fiskal Diproyeksi Makin Rapuh, DPRD Kutim Imbau Pemkab Tata Ulang Struktur Keuangan
Pariwara DPRD Kutai Timur

Kekuatan Fiskal Diproyeksi Makin Rapuh, DPRD Kutim Imbau Pemkab Tata Ulang Struktur Keuangan

16 November, 2026
Ketua DPRD Kutim Soroti Potensi PAD Galian C
Pariwara DPRD Kutai Timur

Ketua DPRD Kutim Soroti Potensi PAD Galian C

16 November, 2026
Next Post
Sumur Bor untuk Para Santri: Dedikasi Pemkab Kutim dan TNi

Sumur Bor untuk Para Santri: Dedikasi Pemkab Kutim dan TNi

Navigasi

  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Kategori

  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pariwara
  • Pariwara Diskominfo Kutai Timur
  • Pariwara DPRD Kutai Timur
  • Pariwara Pemkab Kutai Timur
  • Politik
  • Teknologi
  • Uncategorized

Berita Terkini

  • Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT
  • DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila
  • DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan
  • APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia

Selamat Datang!

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Lupa Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Masuk
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Gaya Hidup

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia