SANGATTA – Beragam strategi diterapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk menurunkan angka stunting. Salah satu program andalan yang dilakukan adalah “Cap Jempol Stunting” atau Cara Pelayanan Jemput Bola Warga. Program ini melibatkan kunjungan langsung ke posyandu dan daerah-daerah terpencil guna memastikan pelayanan kesehatan dan gizi bagi anak-anak serta keluarga yang rentan terhadap stunting. Program ini menyasar sosialisasi langsung di tingkat kecamatan dan desa, dengan fokus pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Lewat Cap Jempol Stunting, petugas lapangan bisa langsung berinteraksi dengan keluarga berisiko, memberi edukasi seputar gizi seimbang dan pola asuh sehat. Edukasi yang dekat seperti ini diharapkan mempercepat pemahaman masyarakat tentang pentingnya mencegah stunting sejak dini,” jelas Achmad Junaidi B Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang juga menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).
Selain “Cap Jempol Stunting”, Pemkab Kutim juga melaksanakan strategi lain seperti pemenuhan gizi seimbang untuk bayi di atas 6 bulan, pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, program suplemen dan fortifikasi gizi, serta peningkatan akses terhadap sanitasi dan air bersih.
Data terkini mengungkap, prevalensi stunting di Kutim turun dari 29 persen pada 2023 menjadi 16,94 persen pada Juni 2024. Angka ini terus menurun hingga 15,7 persen pada September 2024.
Untuk jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) juga terjadi penurunan. Pada Semester II tahun 2023, tercatat ada 19.900 KRS. Jumlah ini turun drastis menjadi 15.576 pada Juni 2024 dan 12.362 pada akhir September 2024.
Selain data KRS, angka anak yang mengalami stunting juga mengalami penurunan. Dari 1.801 pada Juni 2024 menjadi 1.748 pada akhir September 2024. Data ini menunjukkan keberhasilan berbagai program yang telah diterapkan. Namun demikian, TPPS menekankan pentingnya mempertahankan upaya ini secara konsisten.
Kecamatan Muara Bengkal saat ini tercatat memiliki jumlah anak stunting tertinggi (224 anak), sementara Kecamatan Batu Ampar berada di posisi terendah dengan hanya 5 anak. Achmad Junaidi optimistis angka stunting di Kutim dapat terus diturunkan demi mewujudkan Kutim bebas stunting dan generasi emas Indonesia 2045.
Rakor TPPS
Guna memperkuat sinergi dalam menangani isu stunting, Pemkab Kutim kembali menggelar Rapat Koordinasi TPPS. Rakor diikuti sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan PD, mitra kerja Program Bangga Kencana (KKBPK), serta BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) Kabupaten Kutim.
Rakor dipimpin Achmad Junaidi B selaku Sekretaris TPPS, mewakili Pjs Bupati Kutim H Agus Hari Kesuma. Dalam sambutan tertulisnya, Pjs Bupati Kutim menyampaikan rasa syukur dapat kembali berkumpul dalam forum penting ini. Dia menekankan agar koordinasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan guna mengoptimalkan penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024.
“Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dalam upaya menurunkan prevalensi stunting,” ujar Agus seraya mengajak seluruh pihak berkomitmen penuh dalam mewujudkan Kutim bebas stunting.
