SANGATTA — Tantangan ekonomi yang dihadapi daerah menuntut pemerintah untuk lebih kreatif dalam menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Yusri Yusuf, anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan, saat membahas arah kebijakan fiskal daerah tahun 2026 mendatang.
Ia menilai, ketergantungan Kutai Timur terhadap pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) masih terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan kerentanan fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan pusat.
“Kalau bicara pengembangan ekonomi, harapannya pemerintah punya kreativitas, punya solusi ke depan. Karena kalau nanti terjadi pemotongan DBH, kita harus sudah siap,” ujar Yusri di Gedung DPRD Kutai Timur.
Yusri menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi daerah tidak dapat dibangun hanya dari pendapatan berbasis sumber daya alam, seperti tambang dan perkebunan. Pemerintah daerah perlu memperluas fokus pembangunan ke sektor produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Ia mencontohkan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi yang terbukti tangguh menghadapi tekanan fiskal. Berdasarkan data BPS Kutai Timur tahun 2024, kontribusi sektor non-tambang terhadap PDRB Kutim terus meningkat dari 14,2\% menjadi 17,8\% — menunjukkan tren positif kemandirian ekonomi lokal.
“Pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah baru yang produktif dan berkelanjutan agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan pusat,” tegas Yusri.
Ia juga menilai pentingnya pelatihan dan dukungan bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing di era ekonomi digital. Dengan penguatan kapasitas SDM dan dukungan pembiayaan mikro, UMKM dapat menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa maupun kecamatan.
Selain memperkuat sektor ekonomi produktif, Yusri mendorong agar penyusunan APBD tahun depan lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita mau bicara pembangunan, ya harus ada keseimbangan antara belanja infrastruktur dan ekonomi rakyat. Jangan semua habis untuk proyek besar, tapi masyarakat kecil tidak merasakan manfaatnya,” kata politisi kelahiran Sangatta ini.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi kebijakan seperti insentif pajak daerah, pengembangan koperasi digital, dan program kewirausahaan muda di tiap kecamatan.
Menutup pernyataannya, Yusri menyimpulkan bahwa kreativitas dan inovasi bukan sekadar wacana, melainkan keharusan untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan rasa optimistisnya, dengan kerja sama lintas sektor dan tata kelola anggaran yang transparan, Kutai Timur mampu tumbuh menjadi daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
“Kita harus bergerak lebih cepat dan inovatif agar Kutai Timur tetap maju, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi apa pun,” tutupnya. (ADV)
