Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, meminta pemerintah daerah memperluas jangkauan penyaluran bantuan sarana usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di kawasan pesisir.
Pasalnya, bantuan yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM dinilai belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Anggota DPRD Kutim Komisi D, Sabar, mengatakan program bantuan sarana usaha tersebut mulai direalisasikan pemerintah.
Namun, luasnya wilayah Kutim menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan distribusi bantuan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan.
Menurutnya, penyaluran bantuan sejauh ini masih terbatas di sejumlah wilayah sehingga belum seluruh pelaku usaha dapat merasakan manfaat program tersebut.
“Itu mungkin sudah tersalurkan, tetapi mengingat luasnya daerah kita, jadi belum menyentuh semua secara merata,” ujar Sabar saat diwawancarai awak media.
Ia menilai bantuan sarana usaha memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas produksi sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, terutama masyarakat yang menggantungkan perekonomian dari usaha olahan hasil laut dan produk lokal di kawasan pesisir.
Karena itu, Sabar berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap jangkauan penyaluran bantuan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
Pemetaan kebutuhan pelaku usaha di setiap wilayah juga dinilai penting agar bantuan dapat diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerataan program perlu menjadi perhatian agar pelaku UMKM di wilayah yang belum tersentuh bantuan memiliki kesempatan memperoleh fasilitas pendukung usaha.
Dengan perluasan jangkauan tersebut, bantuan pemerintah diharapkan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir Kutim. (ADV)







