Sangatta – Ketergantungan fiskal daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) terhadap pemerintah pusat kembali memicu polemik serius.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan penahanan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai menempatkan keuangan daerah di ujung tanduk dan menghambat pembangunan infrastruktur dasar hingga ke wilayah pedalaman.
Kondisi keuangan yang memprihatinkan tersebut terlihat jelas dari jomplangnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim saat ini.
Jimmi membeberkan, beban belanja rutin operasional serta pembayaran gaji aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai Rp1,9 triliun per tahun. Di sisi lain, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni Kutim masih tertahan di bawah angka Rp500 miliar.
Situasi kian terjepit lantaran realisasi penyaluran DBH dari pemerintah pusat masih tersendat. Dari total potensi hak DBH Kutim yang semestinya mencapai Rp1,2 triliun, dana yang baru masuk ke kas daerah tercatat hanya sekitar Rp64 miliar.
“Ada semacam ketidakadilan yang kami rasakan di daerah penghasil,” ungkap Jimmi.
Ketimpangan tajam antara kewajiban belanja rutin dan seretnya dana transfer tersebut membuat ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan nyaris lumpuh.
“Selisihnya sangat jauh, padahal dana itu sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, penyusutan drastis kapasitas anggaran tersebut berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan infrastruktur lokal yang menjadi urat nadi perekonomian warga, khususnya pada sektor pertanian dan distribusi logistik pedesaan.
Tanpa dukungan jalan penghubung yang layak, biaya produksi masyarakat di tingkat tapak akan terus membengkak.
Atas dasar itu, Jimmi menantang pemerintah pusat agar tidak sekadar menahan hak keuangan daerah tanpa memberikan kompensasi pembangunan yang nyata.
Jika skema penahanan dana transfer tetap dipertahankan, pusat diminta mengambil alih secara langsung pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa.
Jimmi mengatakan bahwa untuk membangun infrastruktur daerah seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah memerlukan biaya besar.
“Saat ini kita terkendala di anggaran. Kalau memang pola pemerintah pusat menahan anggaran seperti itu, kami berharap pemerintah pusat sendiri yang turun langsung membangun infrastruktur kita di daerah,” cetusnya.
Ia pun mengkritisi pola intervensi pembangunan pemerintah pusat selama ini yang dinilai masih bersifat parsial dan berorientasi pada jalur-jalur utama semata, sementara akses vital masyarakat di kawasan pedalaman justru terabaikan.
“Kenyataannya yang masuk baru sebatas perbaikan jalan poros. Ini yang terus kami dorong agar pusat melihat kebutuhan riil di daerah,” pungkas Jimmi. (ADV)







