SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pengurangan, program-program prioritas pemerintah daerah tetap harus dijalankan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati sesudah menghadiri sebuah acara di Kantor DPRD Kutim.
Dalam keterangannya kepada awak media, Ardiansyah menyampaikan, penyesuaian fiskal akibat pengurangan DBH memang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dan menjadi kebutuhan masyarakat.
“Meskipun ada DBH yang dikurangi, tapi saya meminta prioritas yang kita programkan itu,” tegas Bupati Kutim Ardiansyah.
Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Sekretaris Daerah (Sekda), akan tetap berkomitmen mengawal pelaksanaan program sesuai visi dan misi pembangunan Kutai Timur. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan setiap program yang dijanjikan kepada masyarakat tetap berjalan, meskipun dengan anggaran terbatas.
“Makanya teman-teman Pak Sekda, TAPD itu saya berharap program pemerintah, janji bupati, wakil bupati itu yang kita usahakan lebih diprioritas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menyesuaikan kegiatan dan anggarannya secara efisien tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. Program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi lokal tetap menjadi perhatian utama.
Bupati juga menegaskan, pemerintah daerah akan terus menjaga kepercayaan publik melalui kinerja nyata di lapangan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjalin, agar arah pembangunan Kutim tetap sejalan dengan janji dan visi pemerintah daerah.
“Yang paling penting bukan besarnya anggaran, tapi seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari program-program itu,” pungkasnya. (ADV)
