Kutai Timur — Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup di wilayah Kutim tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dalam rapat bersama mitra kerja di DPRD Kutim, ia meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyajikan data faktual dan peta permasalahan lingkungan secara komprehensif.
“Kita ingin DLH memberikan gambaran yang nyata tentang kondisi lingkungan hari ini. Dengan data yang akurat, kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan tidak hanya administratif. Seolah kerusakan lingkungan hanya soal di atas kertas saja,” ujar Pandi.
Menurutnya, fakta di lapangan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar laporan di atas kertas. Ia menilai, sejumlah kegiatan industri dan pembangunan di Kutim masih berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat apabila tidak dikontrol dengan baik.
“Kalau memang ada aktivitas yang merugikan warga, tentu perlu ada evaluasi. Pemerintah harus mengambil langkah strategis agar tidak terus berulang,” tambahnya.
Pandi juga mendorong DLH Kutim untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan serta penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika seluruh sektor bergerak dengan komitmen yang sama terhadap kelestarian alam.
Pandi menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan upaya nyata memperbaiki daya dukung lingkungan.
Dengan evaluasi menyeluruh dan keberpihakan pada kepentingan publik, Kutai Timur diharapkan tidak hanya maju dalam angka pertumbuhan, tetapi juga kuat dalam menjaga napas hijau bumi Kalimantan. (ADV)
