Kutai Timur — Anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang kini lebih selektif dalam menyalurkan dana transfer ke daerah. Ia mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme baru tersebut, sehingga pembangunan di Kutai Timur tetap berjalan sesuai rencana.
“Kita harus tahu semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah,” ungkap Novel usai menghadiri rapat koordinasi bersama perangkat daerah.
Menurutnya, langkah kehati-hatian pemerintah pusat merupakan kebijakan yang wajar untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, hal ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah daerah agar memperbaiki kinerja, transparansi, dan tata kelola anggaran.
“Kinerja yang baik akan menjadi dasar kepercayaan bagi pusat dalam menyalurkan dana. Jadi jangan hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga pada hasil dan manfaatnya,” imbuhnya.
Novel menilai, OPD harus memperkuat perencanaan dan pelaporan program yang berbasis capaian kinerja. Ia menegaskan bahwa laporan yang akurat dan konsisten menjadi instrumen penting untuk menunjukkan keseriusan Pemkab Kutim dalam mengelola keuangan daerah.
Selain itu, sinergi antar-OPD juga perlu ditingkatkan agar setiap kegiatan pembangunan saling terhubung dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia meyakini, jika tata kelola berjalan baik, Kutai Timur akan tetap mendapat dukungan fiskal yang proporsional dari pemerintah pusat.
Politisi Gerindra ini menyimpulkan, kepercayaan fiskal dibangun dari kinerja yang terbukti, bukan janji yang disusun di atas kertas. Bagi dr. Novel Tyty Paembonan, pengelolaan anggaran yang transparan dan hasil nyata di lapangan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan pusat sekaligus memastikan Kutai Timur terus melangkah di jalur pembangunan yang berkelanjutan. (ADV)
