SAMARINDA – Forum strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud tersebut juga dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025, penghargaan bagi pemerintah daerah dan perusahaan yang berkomitmen melindungi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal, akselerasi ekonomi digital, dan ketahanan sosial masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor dalam mengendalikan inflasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan memastikan program MBG berjalan efektif sebagai strategi jangka panjang menekan kemiskinan. Ia menyoroti tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim yang baru mencapai 70,11 persen, dan menargetkan peningkatan signifikan.
“Kita kejar di atas 90 persen. Pemerintah harus memacu dunia usaha untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja secara menyeluruh,” tegas Rudy.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Gubernur mengingatkan pentingnya intervensi pada periode hari besar keagamaan dan momentum konsumsi masyarakat. Ia mendorong TPID di setiap daerah untuk memperkuat koordinasi, memastikan ketersediaan pangan, dan menggunakan data yang akurat dalam setiap kebijakan. Diversifikasi pangan lokal, baik hasil pertanian maupun perikanan, disebut sebagai solusi jangka panjang menjaga kestabilan harga.
Sementara itu, pada sektor digitalisasi, Rudy menekankan agar transformasi pelayanan publik tidak berhenti pada capaian administratif.
“Kita harus melompat ke 5.0. Setiap pelayanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu pelayanan publik,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian khusus. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang untuk membangun generasi unggul Kaltim.
“MBG adalah strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul,” ujar Gubernur.
Ia meminta setiap pemerintah daerah memperluas jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia makanan bergizi di berbagai wilayah, sekaligus memperkuat sinergi dengan program perlindungan sosial berbasis data.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan pentingnya integrasi antarprogram prioritas agar seluruh daerah memiliki arah pembangunan yang seirama dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Adapun Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, memaparkan progres pelaksanaan Paritrana Award serta mengajak setiap daerah lebih proaktif menjamin keselamatan kerja dan kesejahteraan sosial tenaga kerja.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, forum ini menjadi ruang strategis memperkuat posisi daerah dalam ekosistem ekonomi digital dan perlindungan sosial yang berkeadilan. Melalui kolaborasi lintas sektor, Kutim meneguhkan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/K)
