Sangatta – Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangkulirang kembali didorong sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Ketua Komisi C DPRD Kutim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ardiansyah, mengatakan pemekaran wilayah menjadi salah satu opsi untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembangunan.
Dia mengatakan luas wilayah Kutim menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
Kondisi tersebut membuat sejumlah kawasan membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih efektif.
“Wilayah Kutai Timur sangat luas. Sudah saatnya pemerataan pembangunan menyentuh daerah-daerah seperti Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun, dan Karangan. Melalui DOB, pelayanan publik dan pembangunan bisa lebih efektif,” ujarnya.
Ardiansyah yang juga menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi (Forkom) DOB Sangkulirang menegaskan, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru harus didasarkan pada pemenuhan persyaratan administrasi dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga disebut datang dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutim.
Ardiansyah mengakui pemerintah kabupaten telah berupaya membangun seluruh kawasan, termasuk wilayah pedalaman. Namun, cakupan geografis yang luas menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kutai Timur sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun semua daerah, termasuk wilayah pedalaman. Namun karena luasnya wilayah, pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri,” katanya.
Ia berharap pembahasan rencana DOB Sangkulirang dapat terus berlanjut dengan memperhatikan seluruh persyaratan dan mekanisme pemekaran daerah. (ADV)







