Kamis, November 19, 2026
  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
Kruing.com
No Result
View All Result
  • Masuk
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Berita Utama

GMNI Kutai Timur Soroti Persoalan Lingkungan dan Desak Penindakan Perusahaan Bermasalah

Kruing Oleh Kruing
15 Juni, 2026
in Berita Utama, Daerah
0
GMNI Kutai Timur Soroti Persoalan Lingkungan dan Desak Penindakan Perusahaan Bermasalah
Share on FacebookShare on WhatsApp

SANGATTA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur menyoroti berbagai persoalan lingkungan hidup dan mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang dinilai bermasalah. Sikap tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melalui Koalisi Kutim Menggugat di Sangatta, Senin (15/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPRD Kutai Timur dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengambil langkah konkret terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh peringkat Merah dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Mereka menilai perlu adanya transparansi dalam proses evaluasi agar masyarakat dapat mengetahui tindak lanjut yang dilakukan perusahaan maupun pemerintah.

Ketua DPC GMNI Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu, menegaskan bahwa persoalan lingkungan harus mendapat perhatian serius dan tidak berhenti pada sebatas evaluasi administratif.

“Setiap tahun persoalan lingkungan terus muncul, namun masyarakat belum melihat adanya langkah yang benar-benar memberikan efek jera. Karena itu kami meminta adanya keterbukaan dan tindakan nyata terhadap perusahaan yang bermasalah,” ujarnya.

Selain menyoroti isu lingkungan, massa aksi juga meminta pemerintah daerah bersama ATR/BPN melakukan audit terhadap perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur, khususnya terkait kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dan legalitas pengelolaan lahan.

Menurut mereka, pemerintah perlu memastikan seluruh perusahaan menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas harus segera dilakukan.

“Perusahaan harus menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan hukum. Jika ada yang belum memenuhi persyaratan, pemerintah wajib bertindak tegas demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Deo.

Koalisi Kutim Menggugat juga mengangkat persoalan keselamatan pengguna jalan. Mereka meminta instansi terkait menertibkan kendaraan pengangkut material galian C yang masih beroperasi tanpa penutup terpal.

Mahasiswa menilai kondisi tersebut berpotensi membahayakan masyarakat karena menyebabkan debu berlebihan serta ceceran material di badan jalan yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas.

Di sisi lain, massa turut menyoroti dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai dapat memicu kenaikan biaya hidup masyarakat. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi bahan bakar.

“Kenaikan harga BBM selalu berdampak pada sektor lain. Karena itu pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat dari beban ekonomi yang semakin berat,” ujarnya.

Pada isu nasional, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mereka menilai pembahasan regulasi tersebut belum melibatkan partisipasi publik secara memadai dan berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip demokrasi serta mekanisme pengawasan sipil.

Melalui aksi tersebut, Koalisi Kutim Menggugat berharap pemerintah daerah, DPRD Kutai Timur, maupun pemerintah pusat dapat memberikan respons terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Total Views: 246

BERITA TERKAIT

PKKMB STIPER Kutai Timur 2026: Bentuk Stiperian Muda yang Kritis, Disiplin, dan Berbudi Luhur
Berita Utama

PKKMB STIPER Kutai Timur 2026: Bentuk Stiperian Muda yang Kritis, Disiplin, dan Berbudi Luhur

24 Agustus, 2026
Konfercab X PMII Kutai Timur Jadi Tonggak Regenerasi Kepemimpinan Organisasi
Berita Utama

Konfercab X PMII Kutai Timur Jadi Tonggak Regenerasi Kepemimpinan Organisasi

27 Juni, 2026
Pemkab Kutim Perkuat Reformasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi ASN
Berita Utama

Pemkab Kutim Perkuat Reformasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi ASN

3 Juni, 2026
Bupati Ardiansyah Dorong Generasi Muda Ambil Peran dalam Transformasi Ekonomi Kutai Timur
Berita Utama

Bupati Ardiansyah Dorong Generasi Muda Ambil Peran dalam Transformasi Ekonomi Kutai Timur

2 Juni, 2026
Anggota Koperasi Elang Mentari Soroti Dugaan Pelanggaran RAT dan Ketidakjelasan Status Keanggotaan
Berita Utama

Anggota Koperasi Elang Mentari Soroti Dugaan Pelanggaran RAT dan Ketidakjelasan Status Keanggotaan

25 April, 2026
Pemkab Kutai Timur Masih Kaji Penerapan WFH bagi ASN
Berita Utama

Pemkab Kutai Timur Masih Kaji Penerapan WFH bagi ASN

11 April, 2026
Next Post
Konfercab X PMII Kutai Timur Jadi Tonggak Regenerasi Kepemimpinan Organisasi

Konfercab X PMII Kutai Timur Jadi Tonggak Regenerasi Kepemimpinan Organisasi

Navigasi

  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Kategori

  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pariwara
  • Pariwara Diskominfo Kutai Timur
  • Pariwara DPRD Kutai Timur
  • Pariwara Pemkab Kutai Timur
  • Politik
  • Teknologi
  • Uncategorized

Berita Terkini

  • Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT
  • DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila
  • DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan
  • APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia

Selamat Datang!

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Lupa Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Masuk
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Gaya Hidup

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia