SANGATTA — Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Ardiansyah, menilai besaran APBD Kutim 2025 sebesar Rp 9,8 triliun merupakan angka yang realistis sekaligus menantang. Menurutnya, angka tersebut menggambarkan optimisme pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, namun sangat memerlukan kontrol yang kuat agar serapan anggaran tidak tersendat di tengah jalan.
“Anggaran 9,8 triliun itu realistis, tapi pelaksanaannya memang perlu disiplin yang ketat. Saat ini, yang berpotensi menghambat mungkin adalah kegiatan Penunjukan Langsung (PL), karena butuh waktu penyesuaian administrasi,” ujar Ardiansyah, usai rapat evaluasi APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ardiansyah menjelaskan, sejumlah proyek besar yang menggunakan mekanisme tender lelang terbuka kini sudah memasuki tahap persiapan kontrak dan pelaksanaan. Sementara itu, beberapa kegiatan fisik dari tahun anggaran 2024 masih berstatus aktif dan dalam masa pembayaran, yang menunjukkan penyerapan anggaran bersifat berkesinambungan.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutim, dari total Pendapatan Daerah Rp 9,8 triliun, sebagian besarnya—sekitar Rp 8,9 triliun—berasal dari Dana Transfer Pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp 410 miliar. Dana sebesar Rp 9,6 triliun dialokasikan untuk Belanja Daerah, dengan penekanan utama pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.
Ardiansyah menilai, target serapan 2025 sangat mungkin tercapai karena sejumlah kegiatan prioritas sudah dirancang sejak awal tahun. Ia menegaskan pentingnya percepatan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tidak terjadi keterlambatan pengerjaan di lapangan.
“Jika DPA dan perencanaan sudah siap sejak awal, kegiatan bisa berjalan lebih cepat. Insya Allah tahun ini serapan kita bisa maksimal,” tegasnya.
Politisi Komisi C yang membidangi infrastruktur dan pengawasan pembangunan ini juga mengingatkan agar setiap proyek fisik disertai mekanisme pengawasan ketat untuk memastikan kualitas hasilnya. Ia menyoroti pentingnya belajar dari tahun sebelumnya di mana sejumlah proyek terlambat karena persoalan teknis dan birokrasi di lapangan.
Selain sektor infrastruktur, DPRD Kutim juga menekankan pentingnya efektivitas belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang menyerap lebih dari 40 persen total APBD. Ardiansyah menuntut agar setiap belanja publik memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.
“Serapan tinggi itu bagus, tapi yang lebih penting adalah dampaknya. Masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya langsung—entah itu jalan yang lebih mulus, air bersih yang lancar, atau layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah menjaga ritme pelaksanaan kegiatan agar target triwulanan bisa tercapai. Dengan disiplin perencanaan dan pengawasan, Kutai Timur diyakini mampu menutup tahun anggaran 2025 dengan serapan di atas 95 persen—salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur. (ADV)
