SANGATTA — Komitmen untuk membuka lapangan kerja bagi warga lokal kembali disuarakan oleh Akhmad Sulaeman, Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur bidang kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kutai Timur, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan prioritas tenaga kerja lokal belum berjalan optimal.
“Kita harus dukung Disnaker agar kebijakan menerima putra daerah dengan rasio 80:20 bisa benar-benar terwujud. Jangan sampai hanya jadi slogan tanpa realisasi,” tegasnya lugas.
Kebijakan ini sejalan dengan program unggulan Bupati Kutai Timur, yakni penyerapan 50.000 tenaga kerja yang diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan memperkuat daya saing masyarakat lokal di tiga sektor utama ekonomi: industri, perkebunan, dan tambang.
Sulaeman mengungkapkan, hingga triwulan ketiga tahun 2025, realisasi penerimaan tenaga kerja lokal baru menyentuh kisaran 63\% dari total rekrutmen. Ia menuding, sejumlah perusahaan besar masih memanfaatkan celah administratif untuk menghindari kewajiban memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Masih ada perusahaan yang mengelabui aturan. Ini harus diangkat ke publik. Media dan masyarakat perlu ikut mengawasi agar kebijakan ini tidak dilanggar,” serunya.
Ia juga menilai perlunya transparansi data ketenagakerjaan serta evaluasi rutin lintas sektor agar pengawasan bisa berjalan lebih ketat. “Jangan biarkan peraturan hanya tertulis di atas kertas. Kita ingin implementasi yang nyata di lapangan,” harapnya.
Selain menyoroti pelanggaran regulasi, Sulaeman juga mengajak pemerintah daerah memperkuat pelatihan dan pemberdayaan bagi angkatan kerja muda di Kutai Timur. Ia menyebut peningkatan keterampilan teknis dan sertifikasi kompetensi harus menjadi prioritas agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan pekerja dari luar.
“Kita harus berdayakan putra-putra daerah kita. Program 50.000 tenaga kerja ini jangan cuma nama. Harus jadi pintu keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal merasakan manfaatnya.
“Pembangunan tak akan berarti jika anak-anak daerah hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” pungkas Sulaeman mantap. (ADV)
